"Harus menjadi pelajaran bersama, tidak saja bagi pejabat di jajaran Pemkab Kebumen, namun juga legislatif dan pengusaha. Jangan pernah main-main. Harus hati-hati dan transparan," tegasnya, Minggu (16/10/2016).
Yazid memastikan Pemkab Kebumen korporatif dengan KPK agar kasus yang diakui membuatnya kaget, terungkap dengan tuntas. Dipastikan pula, roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa meski tidak ada sekda dan sejumlah ruangan disegel KPK.
Terkait anggaran pengadaan alat pendidikan senilai Rp 4,8 miliar pada APBD Perubahan Tahun 2016 di Dinas Dikpora, Yazid mengaku belum mengetahui. "Saya tidak tahu karena belum memiliki data kegiatan Seperti diberitakan, Tim Satgas KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kebumen Sabtu 15 Oktober 2016. Ada enam orang yang diamankan Tim Satgas.Mereka yang diamankan yakni Ketua Komisi A DPRD Kebumen Fraksi PDIP Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo PNS di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Kebumen, Anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono, Sekretaris Daerah Pemkab Kebumen Adi Pandoyo, serta Salim yang merupakan Kepala Cabang PT OSMA Group Cabang Kebumen.
Dalam pengembangannya, KPK kemudian menetapkan Yudhy dan Sigit sebagai tersangka kasus dugaan suap ijon proyek-proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Pemkab Kebumen yang didanai dari APBD Perubahan 2016. Sementara empat orang lainnya masih berstatus saksi.
Yudhy dan Sigit diduga menerima suap Rp. 70 juta sebagai ijon dari proyek-proyek di Disdikpora Pemkab Kebumen senilai Rp 4,8 miliar. Proyek-proyek itu antara lain pengadaan buku, alat peraga, dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Diduga, uang suap itu diberikan Direktur Utama PT OSMA Group, Hartoyo melalui Salim.yang akan dilakukan. Apalagi APBD Perubahan Tahun 2016 belum lama diketok," ujarnya.(cah)
