Fuad mengakui, mencuatnya kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Komisi A DPRD Kebumen dan PNS di Dinas Pariwisata cukup mengganggu. Baik terhadap dirinya sebagai seorang pribadi maupun jalannya roda pemerintahan di Kebumen. "Ya pastilah sempat membuat gundah. (Dari sisi pemerintahan) juga sempat terganggu sehari karena KPK menyegel sejumlah ruangan. Tapi hanya sehari. Setelah itu sudah berjalan normal hingga saat ini," katanya, Kamis (20/10/2016).
Fuad juga mengakui cukup terganggu dengan pemberitaan media massa yang sepertinya memojokkan dirinya sebagai orang yang paling bertanggung jawab atas dugaan suap di Dikpora. Fuad mengaku bahwa adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada jajarannya di Pemkab Kebumen, di luar kemampuannya untuk melakukan pengawasan di internal birokrasi."Sampai saat ini saya tidak tahu persis permasalahan yang terjadi. (kalau ditanya soal pemberitaan media massa) saya cukup terganggu karena membentuk opini publik (yang merugikan )," ujarnya.
Baca juga:
(Beri Apresiasi, Wabup Siap Dukung Upaya KPK)
Apapun itu, Fuad mengatakan masih percaya, apa yang dilakukan KPK sepenuhnya demi penegakkan hukum. Diapun menampik ada unsur politis atau imbas Pilkada pada perkara ini. "Sampai saat ini belum," katanya.
Terlepas dari itu, Fuad meyakini apa yang terjadi saat ini ada hikmah yang bisa diambil. Adanya perkara ini, menurutnya menjadi dapat momentum dalam upaya penegakan pemerintah yang bersih serta upaya mewujudkan "No upeti No korupsi" seperti slogannya memimpin Kebumen bersama Wakil Bupati Yazid Mahfudz ke depan. Selain itu, jajaran Pemkab Kebumen kini menjadi lebih kompak menghadapi persoalan tersebut. "Saya meminta doa dari seluruh pihak dan warga masyarakat Kebumen," tuntasnya.(cah)
