Salah satu anggota Komisi B DPRD Kebumen Yuniarti Widyaningsih SE mengaku cukup mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi. Mengingat, keberadaan RSUD Prembun yang nantinya akan menjadi rumah sakit rujukan, ditarget menyumbangkan Pendapatan Daerah sebesar Rp 12 miliar pertahun. Itu artinya, dalam waktu satu bulan, RSUD Prembun ditarget menyetor Rp 1 miliar ke Pemkab. “Saat ini sudah hampir memasuki bulan ketiga, namun belum juga beroperasi,” ujarnya.
Politisi dari Partai Golkar yang akrab dipanggil Sheally itu belum mengetahui secara persis alasan Pemkab Kebumen belum juga mengoperasikan RSUD Prembun. Hanya, dari informasi yang ia terima, itu terjadi lantaran pihak RS masih kekurangan dokter spesialis sehingga ijin operasional belum bisa diberikan.
Apapun, Sheally mengatakan, Pemkab dalam hal ini Dinas Kesehatan atau Bupati Kebumen, HM Yahya Fuad sebaiknya segera memerintahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menerbitkan surat penugasan kepada para dokter yang ditunjuk.
Untuk mengurai persoalan yang ada, Sheally mengaku akan segera memanggil Dinas Kesehatan Kebumen. "RSUD Prembun dan Dinkes merupakan mitra kami, maka dalam waktu dekat Komisi B DPRD Kebumen, segera menggelar rapat internal dengan OPD terkait,” paparnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kebumen dr Hj Yohanita Rini K MKes ditemui Kebumen Ekspres, tak menampik bila saat ini RSUD Prembun belum bisa beroperasi. Rini mengamini, salah satu penyebab belum beroperasinya RS Prembun lantaran masih kekurangan dokter spesialis.
Namun saat disinggung soal ijin beroperasi yang belum turun, Rini mengelak. “Ya sedang dalam proses persiapan ijin operasional. Untuk lebih jelasnya dapat langsung menghubungi Plt Direktur RS Prembun,” katanya.(mam)
