KEBUMEN (KE) - Untuk kedua kalinya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyematkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada 2014 lalu. Padahal dua tahun sebelumnya berturut-turut Pemkab Kebumen berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
"Opini WDP ini adalah yang kedua setelah selama dua tahun berturut-turut WTP. Untuk itu marilah kita jadikan introspeksi untuk diperbaiki pada tahun berjalan ini," kata Sekda Adi Pandoyo, saat membacakan sambutan bupati pada rapat paripurna DPRD Kebumen dengan agenda penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2014 di Ruang Paripurna, Kamis (7/5/2015).
Gagalnya kembali WTP salah satunya akibat masih buruknya pengelolaan aset di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Menurut Adi Pandoyo, dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai audit dimana prinsip-prinsip asersi manajemen dikedepankan. Yang meliputi keberadaan aset, keterjadian transaksi, kelengkapan dokumen pertanggungjawaban, serta kecukupan informasi dalam pengungkapnnya. Termasuk formalitas dan legalitasnya.
Dalam proses pemeriksaan BPK, kata Adi Pandoyo, BPK turun hampir ke 80 persen SPKD untuk melakukan verifikasi lapangan. Sehingga dia meyakini SKPD sudah mengerti betul temuan-temuan BPK, utamanya soal pengelolaan aset tetap. "Oleh karenanya saya tekankan kepada semua SKPD untuk melakukan inventarisasi atas aset-aset yang berada dalam penguasannya. Segera lakukan pembenahan menyeluruh, sehingga aset yang dikelola benar-benar sesuai yang ada di laporan keuangan," pintanya.
Apalagi, lanjut dia, pada 2015 ini sudah harus beralih ke sistem pengelolaan keuangan yang berbasis akrual. Hal ini dibutuhkan komitmen tinggi dari semua SKPD, termasuk peningkatan kapasitas SDM yang tersedia.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Cipto Waluyo, didampingi oleh Wakil Ketua Miftahul Ulum dan Agung Prabowo itu dihadiri oleh 41 anggota. Selain Sekda, hadir staf ahli bupati, asisten sekda, camat, serta pimpinan SKPD lainnya di jajaran Pemkab Kebumen.(ori/cah)
