SUDARNO AHMAD/EKSPRES |
Bakal Calon Bupati Khayub Mohamad Lutfi, menyatakan masalah kesejahteraan menjadi tantangan luar biasa untuk bupati kedepan. Khayub juga mempertanyakan data BPS dengan Bappeda soal kemiskinan yang tidak sama. "Tantangan berat bagi semua calon untuk bisa mensejahterakannya. Data yang beda juga harus di perbaiki agar masyarakat tidak bingung," tegas Khayub, dalam paparannya.
Untuk menekan angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen, kata pengusaha jasa konstruksi ini, perlu ada terobosan yang harus di tempuh. Diantaranya dengan memperbanyak program yang tepat guna bagi masyarakat.
Menurutnya, Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Kebumen sebenarnya sudah cukup besar, yaitu mencapai Rp 1.157.000. Tapi melihat pendapatan masyarakat masih jauh dibawah itu. "Ini yang menjadi 'PR' berat buat para calon bupati kedepan. Kami selaku bakal calon, berupaya bila nanti mendapat rekomendasi agar nyambung dengan RPJPD bila menyusun visi misi," janjinya.
Saat ini, tambah dia, pihaknya masih fokus pada urusan mencari rekomendasi dari partai politik untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon bupati. Ia mengungkapkan, untuk mendapatkan rekomendasi tersebut perlu perjuangan keras. "Kami berniat membangun kebumen agar lebih baik," imbuhnya.
Diskusi yang digelar sederhana itu mendatangkan narasumber M Arifin (Bappeda Kebumen) dan Cholidy Ibhar (Akademisi). Tampak hadir juga, anggota KPU Kebumen Solahudin, Wakil Ketua DPRD Miftahul Ulum, anggota Fraksi Demokrat Aksin, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, budayawan, NGO dan sejumlah bakal calon bupati. Namun, sayangnya dari lima bakal calon bupati yang diundang, hanya satu bakal calon yang datang. Yakni Khayub Mohamad Lutfi.
Sementara itu, M Arifin mengatakan momentum tanggal 9 Desember 2015 bukan hanya soal Pilkada saja. Tetapi yang terpenting adalah mau dibawa kemana Kebumen ini setelah itu."Tidak hanya persoalan memilih saja. Rencana kerja mereka para bakal calon itu seperti apa? Ini jarang di pahami masyarakat umum. Tetapi, hanya melihat figur saja. Padahal program dan kegiatan yang mestinya di lihat," bebernya.
Direktur K3D Kebumen, Hariyanto, menjelaskan diskusi tersebut adalah lanjutan dari tiga diskusi terdahulu. Dalam rangka menggali relevansi lebih mendalam RPJPD dengan konsep visi misi bakal calon bupati.
Pada pertemuan sebelumnya, kata dia, sempat muncul wacana perlu ada revisi RPJPD. Hal ini Karena kondisi nasional yang berubah. Perpres Nomor 2/2015 tentang RPJMN mestinya juga menjadi referensi jika RPJPD Kabupaten Kebumen akan di perbaiki. "Apakah masih relevan atau tidak? Karena RPJPD di buat pada thun 2010," ujarnya.
Kalaupun tidak memungkinkan untuk dirubah, dia menambahkan, setidaknya RPJMD yang akan di susun untuk lima tahun kedepan sudah di sesuaikan dengan regulasi lainnya. Forum ini, untuk menggagas rekomendasi sebagai bahan masukan Bappeda Kebumen, partai politik dan para calon.(ori)