KEBUMEN (Kebumen Ekspres)- Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kebumen Tukijan SPd meminta Pemkab Kebumen tidak menutup mata dan telinga ancaman mogok kerja yang dilontarkan Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT/PTT) di kota berslogan Beriman ini. Sebab, bila ancaman itu benar-benar terjadi, sektor pendidikan di Kebumen dipastikan bakal lumpuh total.Menurut Tukijan, skenario buruk itu bisa saja terjadi. Pasalnya, keberadaan Guru GTT/PTT hingga saat ini tidak diakui dan tidak diperhatikan. Padahal Jumlah GTT/PTT lebih banyak bila dibandingkan dengan jumlah Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) terutama di Sekolah Dasar (SD). Saat ini ada jumlah seluruh GTT/PTT mencapai sekitar 3.000 orang.
Dengan rata-rata jumlah guru PNS di setiap sekolah SD hanya 3-4 orang saja, keberadaan para GTT/PTT itu sangat vital. Selain itu untuk operator, guru kelas, tenaga administrasi dan perpustakaan dilakukan oleh GTT/PTT. Sayangnya, menurut Tukijan, kesejahteraan para GTT/PTT masih terabaikan.
Salah satunya soal belum adanya soal status mereka. Hingga saat ini, GTT PTT belum diakui dengan tidak adanya SK dari Pejabat Pembina kepegawaian. SK yang mereka terima justru dari komite. Mereka juga tidak diperhatikan, dibuktikan dengan honor yang sangat kecil.“Maka jika GTT/PTT sampai mogok kerja, bisa dipastikan keberadaan dunia pendidikan di Kabupaten Kebumen akan lumpuh total,” ucap Tukijan, kepada Ekspres Rabu (3/6/2015) .
"Pengalaman di Kabupaten Wonogiri beberapa tahun lalu, dimana saat itu GTT/PTT mogok kerja selama sepekan, jelas-jelas mengakibatnya pendidikan di kabupaten tersebut tidak bisa berjalan sama sekali. Seharusnya hal ini bisa menjadi contoh bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk lebih memperhatikan GTT/PTT," imbuhnya.
Sebelum semua itu terjadi sambungnya, seharusnya Pemkab Kebumen benar-benar memperhatikan keberadaan mereka, salah satunya dengan memberikan SK resmi dari pejabat pembina kepegawaian, seperti kepala sekolah, Dinas Dikpora atau bupati. Selain itu honor mereka juga semestinya diperhatikan mengingat tugas dan keberadaan mereka sangat dibutuhkan. “Komite juga harus mendukung keberadaan GTT/PTT dengan mencarikan honor tambahan,” katanya.
Sementara itu Bendara PGRI Drs H Bambang Widadi mengatakan, saat ini jumlah guru SD yang pensiun rata-rata 20-25 orang perbulan. Artinya sekitar 200 guru SD pensiunan selama satu tahun. Dan kondisi saat ini di Kabupaten Kebumen kekurangan guru kelas sebanyak 811 orang. Dengan adanya terus pengurangan jumlah guru PNS SD, maka kebutuhan guru tersebut ditopang dengan adanya GTT. Sudah seharusnya Pemda Kebumen lebih memperhatikan keberadan mereka. Bahkan jika hal ini dibiarkan selama tiga tahun kemungkinan jumlah guru PNS tinggal sangat sedikit. “Jika honor GTT diambilkan dari daerah, sekolahan dan komite, tentunya nasib para GTT/PTT akan lebih baik,” bebernya. (mam)
