 |
| Doc/Ekspres |
Peluncuran tersebut dilakukan oleh Sekda Adi Pandoyo, di Ruang Jatijajat Komplek Pendopo Bupati Kebumen, belum lama ini. Hadir Asisten Sekda Tri Haryono, para pejabat dan pimpinan SKPD, para camat dan kepala unit pelaksana teknis dari instansi terkait.
Sekda Pandoyo dalam sambutannya menyampaikan, sanitasi yang meliputi pelayanan air bersih, persampahan, drainase, kesehatan, dan kebersihan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dan menjadi tanggung jawab bersama.
Menurutnya, permasalahan sanitasi permukiman di Indonesia umumnya dapat terlihat dari masih rendahnya kualitas dan tingkat pelayanan sanitasi. "Baik diperkotaan maupun di pedesaan," katanya.
Lebih jauh Adi Pandoyo memaparkan, beberapa faktor penyebab buruknya sanitasi, antara lain rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengolahan, kurang koordinasi antarpihak terkait, kurang komprehensif perencanaan program pembangunan. Sehingga kurang efisien dan efektifnya pembangunan sanitasi permukiman, serta masih kurang minat dunia usaha untuk berinvestasi di sektor sanitasi. "Hal ini karena pertimbangan ekonomis dan keuangan, serta peraturan yang belum mendukung," tegasnya.
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kebumen, Edy Rianto, berharap program ini mempercepat penyelesaian target perencanaan sanitasi yang belum selesai pada tahap pertama (2010-2014). Yang merupakan syarat dalam implementasi Program PPSP tahap kedua (2015-2019).
"Program PPSP juga sebagai upaya penguatan kelembagaan dan layanan sanitasi di daerah, untuk mempercepat capaian target layanan sanitasi," ujar Edy Rianto.
Ia mengemukakan pentingnya komitmen berbagai pihak terkait dalam implementasi Program PPSP tahap kedua tersebut, sesuai dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing pihak. Menurut dia, salah satu upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi sanitasi dengan mengarusutamakan percepatan pembangunan sektor sanitasi.
"Program ini dilaksanakan secara terintegrasi dari pusat hingga daerah, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah di seluruh tingkatan," imbuhnya.(ori)
