 |
| imam/ekspres |
“Kita sudah sekian lama mencoba untuk mediasi dengan masyarakat, akan tetapi mereka tidak mau datang saat diundang. Maka dari itu apapun yang terjadi saat ini program pemagaran harus dilaksanakan,” katanya Kamis (30/7/2015).
Ungkapan senada juga dilontarkan Dandim 0709/Kebumen Letkol Inf Putra Widyawinaya SH. Menurut Let Kol Widyawinaya, program pemagaran ini merupakan program nasional, sehingga harus dilaksanakan demi mengamankan aset negara dan pengamanan latihan TNI dari hal-hal yang tidak diinginkan. "Ini bukan semata-mata kepentingan TNI, namun ini adalah untuk kepentingan ketahanan negara." kata Dandim.
Menurutnya, pemagaran sebenarnya tidak akan menganggu aktifitas warga masyarakat dalam bertani dan rutinitas lainnya. Pasalnya dalam pagar tersebut nantinya juga akan disediakan jalan untuk akses petani. Buktinya dari beberapa desa yang sudah dipagar, masyarakatnya tetap dapat melakukan aktifitas seperti biasa. “Jalan yang digunakan untuk lewat para petani ke ladang, membawa ternak serta untuk lalu lintas jangan dipagar,” tegasnya kepada seluruh anggotaya.
Sementara itu, Ketua urut Sewu Bersatu (USB) Widodo Sunu Nugroho membantah jika dirinya tidak mau datang saat ada undangan dari TNI untuk membahas persoalan urut sewu. Menurutnya, undangan yang diterimanya bukan untuk mediasi melainkan untuk koordinasi. Alasan itulah yang membuatnya tidak mau menghadiri undangan yang ia terima. “Antara mediasi dengan koordinasi jelas dua hal yang berbeda, substansinya juga lain,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya ratusan warga, termasuk wanita mendatangi kawasan pantai Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit, Kamis (30/7). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan pagar kawat berduri yang tengah dibangun anggota TNI. Suasana memanas dan seorang pendemo terkena pukulan tongkat anggota TNI. Pria bernama Rubino itu dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Mirit.
(mam/cah)
