Namun, ternyata hingga 18 Agustus pukul 19.00 WIB Selasa malam (18/8/2015)belum semua SKPD memilik akun media sosial yang direkomendasikan oleh Pj Bupati M Arief Irwanto tersebut. Dari 313 follower akun Bupati Kebumen di @bupatikbm, baru terdapat 30 SKPD yang terpampang di list follower akun bupati tersebut.
Masih terdapat sejumlah akun twitter pribadi pejabat, bukan akun SKPD. Sejumlah SKPD yang sudah membuat akun tersebut, yaitu Kesbangpol Kebumen, DPPKAD Kebumen, Diparbud Kebumen, Kecamatan Alian, BPBD Kebumen. Kecamatan Sempor, Kecamatan Padureso, KLH Kebumen, Kecamatan Klirong, Inspektorat Kebumen, Disdikpora, BKD Kebumen, Bagian Umum, Kehutanan dan Perkebunan.
Selanjutnya, Bagian Hukum, Perpusarda Kebumen, Bagian Perekonomian, Dishubkominfo, Tata Pemerintahan Kebumen, Bagian Organisasi Kebumen, Bagian Kesra Kebumen, Bagian Humas dan Protokol. Bagian Administrasi Pembangunan, Disnakertransos, Disdukcapil Kebumen, Kecamatan Buayan, Dinlutkan, Sekda, dan DPRD Kebumen.
Sekda Adi Pandoyo, pada surat edarannya menyampaikan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat. Yakni mewujudkan pemerintahan yang baik, berbagai upaya dilakukan salah satunya melalui keterbukaan informasi publik.
Penggunaan media sosial, lanjutnya, telah membentuk dan mendukung cara baru dalam berkomunikasi, berinteraksi serta berkolaborasi. "Medsos menawarkan cara lebih cepat dn tepat untuk berpartisipasi dalam pertukaran informasi melalui daring (dalam jaringan)," katanya.
Melihat efektifitas media sosial dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan masyarakat, Sekda memerintahkan seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, dan lurah/kepala desa agar membuat akun twitter dengan nama sesuai SKPD. "Didalamnya memuat nama, jabatan, nomor hp, dan nomor telepon," imbuhnya.
Anggota Dewan Pakar Dewan Kesenian Daerah (DKD) Kebumen, Ahmad Marzoeki, mengingatkan para pejabat untuk menyiapkan kekuatan mental. Karena setiap pengguna akun media sosial mesti kuat mental di-bully orang-orang yang tidak menyukainya. "Bagi pejabat yang masih berpikiran, menjadi pejabat mesti disanjung-sanjung dan dielu-elukan kehadirannya oleh masyarakat, berpotensi menghadapi masalah ketika berinteraksi dengan media sosial," kata pria yang akrab disapa Kang Juki itu, mengingatkan.
Ia menambahkan, di media sosial lazimnya lebih banyak yang memberikan respon negatif terhadap pejabat publik, lebih banyak dikuya-kuya (dicemooh) daripada disubya-subya (disanjung). "Jadi jangan mudah emosi. Apalagi terbawa emosi, menghadapi akun-akun lain yang memberikan respon negatif. Lebih baik menelusuri kebenaran umpan balik dari setiap informasi yang diberikan," tandasnya.(ori)
