 |
| TAWAKKAL/FAJAR/JPNN |
MAKASSAR-Cuaca terik kota Makassar kemarin (3/8) menjadi saksi dibukanya muktamar ke-47 Muhammadiyah dan Aisyiyah, sekaligus peringatan 100 tahun Aisyiyah. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi hadir langsung di lapangan Karebosi di jantung kota Makassar untuk menyaksikan perhelatan akbar lima tahunan Muhammadiyah itu.
Sebagaimana muktamar NU, Jokowi juga memuji Muhammadiyah setinggi langit. Muhammadiyah dinilai mampu berbagi peran dengan NU dalam tanggung jawab membina lebih dari 200 juta umat Islam di Indonesia. Khususnya, dalam hal mendidik generasi bangsa agar mampu mengikuti kemajuan zaman.
Jokowi menuturkan, peran aktif Muhammadiyah dalam mencerdaskan bangsa telah dimulai sejak KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi tersebut. Muhammadiyah, tutur Jokowi, sudah lama dikenal sebagai organisasi yang kaya gagasan dan kreativitas. Tidak heran, amal usaha Muhammadiyah menyebar luas di berbagai kota dan desa.
Jokowi menyinggung besarnya kontribusi Muhammadiyah kepada negara. "Bayangkan, jutaan bayi anak bangsa ini teah lahir di RS PKU Muhammadiyah, atau klinik bersalin Aisyiyah. Berapa juta orang yang menyelesaikan pendidikan di sekolah-sekolah Muhammadiyah,"ujar Jokowi dalam pidatonya.
Kontribusi itu belum termasuk panti-panti asuhan, koperasi, baitul mal, dan sejumlah bisang usaha lainnya yang memang bermanfaat magi masyarakat. Karena itu, Jokowi menyatakan menaruh hormat dan berterima kasih atas konribusi yang besar itu.
Jokowi juga mengapresiasi arah Muktamar yang bertemakan Gerakan Pencerahan Menuju Indonesia Berkemajuan. Dengan tema tersebut, arah dakwah Muhammadiyah sudah bisa diterka, yakni memajukan bangsa lewat pendidikan. "Insya Allah, dengan kemajuan, Muhammadiyah dan Aisyiyah mampu mengukuhkan perananya sebagi motor kemajuan bangsa," lanjut politikus PDIP itu.
Secara khusus, Jokowi meminta perjuangan lewat jalur pendidikan yang dilakukan Muhammadiyah harus berlanjut secara konsisten. Sebab, Indonesia masih dilanda ketimpangan diberbagai sektor. Dalam beberapa hal, Indonesia juga masih ketinggalan zaman. Salah satunya dapat dilihat dari masih banyaknya tindak kejahatan yang terjadi.
Muhammadiyah juga diminta menjaga marwah Islam sebagai agama Rahmatan lil Alamin. Indonesia harus menjadi contoh dalam membangun masyarakat yang hidup dalam kedamaian. Karena itu, dia mengajak warga Muhammadiyah untuk mengelola perdamaian social dan kebhinekaan sebagai wujud rahmat Islam.
Jokowi hanya hadir sebagai tamu kehormatan. Mengenakan setelan jas lengkap, dia didampingi Iriana yang kemarin tampil manis mengenakan pakaian gamis putih dan jilbab yang dipadu kerudung batik warna kelabu. Sementara, muktamar dibuka oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Umum PP Aisyiyah Siti Noorjannah Djohantini dengan menabuh gendang tradisional Makassar.
Selain Presiden, sejumlah pejabat negara juga hadir dalam perhelatan tersebut. Di deretan kursi VVIP, tampak Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Ketua MPR yang juga Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, hingga Mendikbud Anies Baswedan. Tampak pula Ketua Umum PArtai Golkar kubu Munas Jakarta Agung Laksono.
Di arena ring 1, sekitar 6.000 muktamirin dari Muhammadiyah dan Aisyiyah memadati tenda dan kursi yang telah disediakan. Sementara, ribuan penggembira dari berbagai pelosok nusantara berjubel di ring dua. "Kami kedatangan sekitar 300 ribu penggembira," ucap Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam pidato selamat datangnya.
Para penggembira itu diberi akses berupa layar lebar untuk menyaksikan jalannya pembukaan karena tidak bisa masuk ke ring satu. Beberapa penggembira pun sempat mengeluh karena tidak bisa menyaksikan Presiden secara lansung. "Waktu di Jojga (2010) saya masih bisa lihat Presiden, tapi di sini tidak. Apalagi layarnya sempat mati dan baru hidup lagi setelah Presiden selesai pidato," tutur Hilwani, pengembira asal Labuhan Batu, Sumut.
Di luar arena muktamar, spanduk dan baliho ucapan selamat membanjiri ruang publik kota Makassar. Baik dari ormas, parpol, hingga pribadi. Tidak tampak satupun spanduk atau baliho yang berisi dukungan terhadap tokoh tertentu di Muktamar. Hanya ada foto-foto pimpinan parpol atau ormas yang mengucapkan selamat.
Sementara itu, Din Syamsuddin meminta seluruh muktamirin menjadikan arena muktamar sebagai ajang tukar pikiran secara elegan dan bermartabat. "Mari kita bermusyawarah dengan penuh tasamuh (toleransi) dan tawassuth (netralitas), saling tukar pikiran, pandangan dan pengalaman berdasarkan ukhuwah islamiyah dan ukhuwah al muhammadiyah," ucapnya.
Muktamar Muhammadiyah, menurut Din, harus bisa menjadi teladan bagi umat Islam dan dunia internasional. Dalam muktamar kali ini, Muhammadiyah ingin mengukuhkan sikap dan komitmen terhadap NKRI. Din menuturkan, Muhammadiyah sejak awal menegaskan bahwa Indonesia adalah darul ahdi wassyahadah, negara yang dibentuk atas dasar kesepakatan dan kesaiksian.
Muhammadiyah ikut mengambil peran dalam perjuangan kemerdekaan RI dengan melahirkan tokoh-tokoh intelektual. Beberapa di antaranya adalah Jenderal Soedirman, Presiden Soekarno, termasuk Prof Abdul Kahar Muzakkir yang terlibat sebagai anggota BPUPKI dan PPKI. Ada pula nama-nama seperti Ki Bagus Hadikusumo selaku tokoh BPUPKI dan Kasman Singodimejo, Ketua KNPI pertama yang menjadi cikal bakal MPR RI.
"Meski kami yakin mereka tidak memerlukan penghargaan negara, namun sudah sewajarnyalah bagi negara untuk memberikan penghargaan gelar pahlawan nasional kepada mereka," lanjut Ulama 57 tahun itu. Para tokoh itu telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional.
Din memastikan Muhammadiyah memiliki komitmen tinggi terhadap Pancasila. Pihaknya siap mewujudkan pembukaan UUD 1945 yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.
Cita-cita UUD 1945 itu ditafsirkan secara kontekstual menjadi konsep Indon esia berkemajuan. Artinya, Indonesia bisa eksis dan mampu tampil dalam persaingan global. Minimal di kawasan regional, dengan segera diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN dan juga dalam menghadapi kebangkitan Asia Timur.
Muhammadiyah akan mendorong peningkatan kualitas manusia Indonesia agar bisa menjadi pemain kunci dalam persaingan. Karena itu, Muhammadiyah mengusung satu visi keislaman hasil re-branding gagasan Ahmad Dahlan. Yakni, Islam Berkemajuan. "Umat Islam adalah umat terbaik, yang besar tidak hanya dalam bilangan namun juga dalam mutu dan kualitas," lanjut Ulama yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia itu.
Din menambahkan, Pemerintah diposisikan sebagai mira strategis Muhammadiyah. Lewat gerakan amar makruf nahi mungkar, Muhammadiyah menjanjikan bakal mendukung apapun proram pemerintah yang dinilai prorakyat. "Tapi, bila ada kebjakan yang menyimpang dari pemerintah, Muhammadiyah akan menjadi kekuatan pengkritik," tambahnya.
Usai pembukaan, Menag Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi keteduhan muktamar Muhammadiyah. Menurut dia, muktamar tersebut menjadi momentum yang baik untuk memberikan contoh bagaimana sebuah muktamar atau pergantian kepemimpinan sebuah organisasi berjalan dengan baik.
Pemerintah, tutur Menag, banyak belajar dari Muhammadiyah karena ormas tersebut mengelola begitu banyak amal usaha. "Ini organisasi dnegan amal usaha terbanyak, tidak hanya di Indonesia namun mungkin juga di dunia," tuturnya.
Menag menambahkan, Muhammadiyah merupakan mitra strategis pemerintah. Selama ini, Muhammadiyah cukup berkontribusi memberikan masukan-masukan yang konstruktif terhadap pemerintah. "Dan karena itu tentu pemerintah butuh ormas keagamaan macam Muhammadiyah ini," tambahnya.
Di sisi lain, semalam Muhammadiyah memulai sidang-sidang pleno di Universitas Muhammadiyah Makassar. Rencananya, sidang pleno akan berlangsung 12 kali hingga 7 Agustus mendatang. Berbagai agenda pun telah disiapkan, di antaranya dialog membahas isu-isu strategis, hingga tentu saja yang paling krusial, masa pemilihan 13 orang anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Ke-13 orang itu dipilih dari 39 calon oleh 2.568 pemilik suara. Nantinya, 13 orang anggota PP itu akan bermusyawarah untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2015-2020. (byu)
