 |
| SUDARNO AHMAD/EKSPRES |
Bahkan, Pemkab Kebumen telah menerbitkan surat edaran yang melarang PNS untuk tidak menggunakan tabung elpiji bersubsidi juga tidak mujarab memangkas kelangkaan. Karena memang banyak PNS yang enggan mematuhi edaran tersebut. Tak heran kuota elpiji ukuran 3 kg untuk Kabupaten Kebumen sering jebol. Maka dibutuhkan ketegasan pemerintah segera melarang orang kaya memakai elpiji yang disubsidi tersebut.
Menurut Data Hiswana Migas wilayah Kedu, sejak awal Juli kemarin kuota elpiji 3 kg di Kabupaten Kebumen ditambah hingga 150 persen dari alokasi harian. Atau rata-rata pada bulan Juli jumlah elpiji 3 kilogram yang beredar mencapai 38.480 tabung. Sedangkan kebutuhan normalnya hanya sekitar 24.896 tabung per hari.
"Pada penyaluran H-4 hingga H+5 Lebaran mencapai 32.258 tabung per hari. Artinya telah ada kenaikan penyaluran harian hingga 30 persen," kata Sekretaris Hiswana Migas Wilayah Kedu, Sutarto Murti Utomo bersama sembilan agen elpiji 3 kg, di sebuah restauran di Kebumen, Sabtu (1/8/2015).
Bahkan secara keseluruhan, lanjut Sutarto, wilayah Kabupaten Kebumen hingga akhir Juli mendapat penambahan alokasi hingga 500 persen. Atau setara dengan 123.880 tabung. Anehnya, meski alokasinya telah ditambah hingga berkali-kali lipat tetapi keberadaan elpiji tersebut selalu lenyap dari pasaran. Diduga salah satu penyebabnya adalah masyarakat golongan menengah keatas banyak yang beralih menggunakan elpiji 3 kg.
Pria yang akrab disapa Atok itu mengaku heran banyak orang kaya yang masih menggunakan Elpiji 3 kg. Menurutnya, elpiji 3 kg merupakan produk yang diberi subsidi oleh negara, dan ditujukan untuk orang yang tidak mampu. Ia menegaskan, bahwa elpiji yang sering disebut tabung melon ini hanya untuk orang miskin. Namun, justru dinikmati olah orang kaya.
Kasi Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Kebumen, Agung Patuh, membenarkan masih banyak orang mampu yang menggunakan elpiji bersubsidi. Meski sosialisasi sudah berkali-kali dilakukan tetapi belum juga berhasil.
Terlebih,belum ada instrumen atau aturan perundang-undangan yang melarang orang mampu atau kaya beli elpiji tabung melon ini. Satu-satunya cara menghentikan ini, kata Agung, adalah dengan menerapkan distribusi tertutup. Namun kewenangan tersebut domainnya ada di pemerintah pusat. "Kami hanya bisa menghimbau saja, bahwa elpiji ini untuk orang miskin, jumlahnya pun dibatasi di APBN. Mungkin dengan distribusi tertutup bisa mencegah ini.
Itu bisa lebih efektif dan tepat sasaran," tegas Agung.(ori)
