tua/wali peserta didik baru.
Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Temanggung, Supriyanto, permohonan yang diajukan tersebut bukan berbentuk sumbangan investasi yang terkadang
mencapai jutaan rupiah. Melainkan, sebatas untuk menutup biaya operasional yang dikeluarkan sekolah guna membayar honor guru serta pegawai tidak tetap.
“Untuk bulan Juni saja kami terpaksa berhutang ke koperasi sekolah sebesar Rp 30 juta untuk membayar GTT dan PTT,” jelasnya, Kamis (6/8/2015).
Ia menjelaskan, alasan utama pengajuan pungutan ini diawali oleh revisi dinas pendidikan yang meminta pihak sekolah untuk mengajukan biaya SPP di bawah Rp80 ribu per bulan tiap siswa di tahun 2015.
Berbeda dengan tahun 2014 yang masih memperbolehkan sekolah mematok biaya SPP sebesar Rp80 ribu per bulan dan memungut biaya investasi maksimal
Rp3 juta per siswa. “Artinya, sesuai dengan rancangan anggaran belanja sekolah yang telah dibuat, kami hanya akan memungut biaya SPP Rp75 ribu saja per
bulannya,” imbuhnya.
Lanjutnya, tak hanya pengeluaran rutin honor GTT dan PTT, revisi peraturan tersebut juga berimbas pada ancaman mandeknya berbagai kegiatan
di luar sekolah hingga pengiriman siswa dalam berbagai lomba yang digelar.
Di lain pihak, Sekretaris Dewan Pendidikan setempat, Zaenal Faizin mengaku maklum dengan adanya pungutan-pungutan yang dilakukan pihak sekolah terhadap para orang tua siswa mengingat memang tidak ada regulasi yang melarang hal tersebut.
Namun demikian, pihaknya juga dapat memahami revisi baru yang dikeluarkan dinas pendidikan. “Kalau dalam aturan baru, sekolah hanya diperbolehkan memungut SPP tak lebih dari Rp80 ribu per bulan untuk tiap siswa saya rasa wajar karena sudah ada dana BOS untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari salah
satunya alat tulis,” pungkasnya. (riz)
