 |
| imam/ekspres |
"Keberadaan anggota (Batalyon 403 Kodam/IV Diponegoro) hanya berjaga-jaga. Situasi akhir-akhir ini, sekaligus mereka disiapkan untuk memastikan keamanan pembangunan pagar," jelas Komandan Dinas Penelitian Pengembangan (Dandislitbang) TNI AD, Mayor (inf) Kusmayadi, Sabtu (1/8/2015).
Kusmayadi mengatakan, keberadaan pasukan itu sebenarnya tidak diperlukan bila masyarakat bisa diajak bekerja sama. Namun, situasi memanas belakangan ini, kata Kusmayadi, memaksa TNI AD menerapkan kebijakan pengamanan ketat tersebut. "Mereka (anggota Batalyon 403 Kodam/IV Diponegoro) sebenarnya tidak khusus untuk menjaga pembangunan pagar. Mereka juga sedang dalam agenda latihan menembak senapan ringan," imbuhnya.
Sejak audiensi di DPRD 8 Juli lalu, situasi di kawasan urut sewu kembali tegang setelah TNI AD melanjutkan pembangunan pagar di kawasan pantai Laguna Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit. Dalam empat hari terakhir, elemen masyarakat Urut Sewu Bersatu (USB) dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dan warga dua kali berunjuk rasa menentang pembangunan pagar yang tengah dibangun TNI AD itu.
Pada aksi pertama Kamis (30/7) bahkan pecah bentrok dan satu orang pengunjuk rasa luka. Setelah suasana sempat mereda, warga kembali menggelar unjuk rasa pada Sabtu (1/8) yang langsung dihadang pasukan anti huru hara TNI. Untungnya, aksi terakhir berakhir tanpa kekerasan.
Menurut Kusmayadi, pihak TNI AD sudah berupaya maksimal untuk mencegah terjadinya penolakan warga. Tak hanya di Kecamatan Mirit namun di seluruh desa yang berada di kawasan area lapangan menembak TNI AD meliputi 15 desa di tiga kecamatan Mirit, Ambal dan Buluspesantren.
Namun, upaya sosialisasi yang dilakukan TNI AD tak mendapat sambutan bersahabat dari warga. Khususnya warga Desa Lembupurwo dan Wiromartan di Kecamatan Mirit. Begitupun di Entak Petangkuran Kecamatan Ambal dan Ayamputih di Kecamatan Buluspesantren. Menurutnya, setiap kali TNI AD mengundang untuk sosialisasi, warga menyatakan penolakan. Dan, warga justru datang untuk berunjuk rasa.
Kusmayadi kembali menyatakan, adanya pagar kawat setinggi 2 meter itu hanya untuk mengamankan aset negara dan bukan bentuk klaim TNI. Sekaligus zona aman saat TNI AD menggelar latihan. Sehingga warga masih bebas mengakses tanah pertanian. "Sedangkan untuk akses masuk sebenarnya bisa dibicarakan. Kita akan memfasilitasinya," tegasnya. (cah)
