 |
| imam/ekspres |
"Apa ruginya TNI AD menghentikan pembangunan pagar? Justru bila diteruskan (pembangunan pagar) akan berpotensi menimbulkan konflik lebih besar karena warga masih melakukan penolakan," katanya dihubungi kebumenekspres.com, Minggu malam (2/8/2015).
Keengganan TNI AD yang tetap meneruskan pemagaran, dikatakan Widodo Sunu, justru mengundang pertanyaan. Apalagi, Widodo Sunu yang pernah meminta surat atau dokumen soal perijinan pembuatan pagar ditolak TNI. "Sebagai pemerintahan desa kami pernah menanyakan surat ijin pembangunan pagar dan ditolak TNI. Jadi pembangunan pagar itu bisa disebut ilegal," kata pria yang juga Kepala desa Wiromartan Kecamatan Mirit itu. Desa Wiromartan termasuk satud ari 15 desa yang wilayah pantainya menjadi lokasi pembangunan pagar oleh TNI.
Sikap itu, dinilai Widodo Sunu, juga menunjukkan arogansi TNI. "Seharusnya ada reformasi TNI jilid dua," katanya.
Terlepas dari itu, Widodo Sunu mengatakan, persoalan urut sewu harus disikapi dengan kepala dingin. Untuk itu,ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang sudah memerintahkan Pemkab Kebumen untuk melakukan mediasi diantara dua pihak berkonflik."Kemarin Sabtu (1/8/2015) sudah ada kesiapan dari Sekda Kebumen (Adi Pandoyo SH Msi) untuk melakukan mediasi. Dijanjikan setelah tanggal 5 Agustus," katanya.
Widodo Sunu berharap, Pemkab dapat bijak menyikapi persoalan di urut sewu. Dan, dia kembali mengingatkan adanya potensi konflik lebih besar bila permasalahan itu tidak segera diselesaikan.
Sejak audiensi di DPRD 8 Juli lalu, situasi di kawasan urut sewu kembali tegang setelah TNI AD melanjutkan pembangunan pagar di kawasan pantai Laguna Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit. Dalam empat hari terakhir, elemen masyarakat Urut Sewu Bersatu (USB) dan Forum Paguyuban Petani Kebumen Selatan (FPPKS) dan warga dua kali berunjuk rasa menentang pembangunan pagar yang tengah dibangun TNI AD itu.
Pada aksi pertama Kamis (30/7) bahkan pecah bentrok dan satu orang pengunjuk rasa luka. Setelah suasana sempat mereda, warga kembali menggelar unjuk rasa pada Sabtu (1/8) yang langsung dihadang pasukan anti huru hara TNI. Untungnya, aksi terakhir berakhir tanpa kekerasan.(cah)
