IMAM/EKSPRES |
“Di Kebumen konflik antar agama memang tidak pernah terjadi. Namun yang terjadi justru konflik dalam satu agama. Saya baru pulang dari Mukhtamar NU, disana kita berhasil mengetahui dokumen yang menyatakan PKS menghendaki di tahun 2030 NU harus lenyap dari Indonesia. Busuk itu Hamzah. PKS harus dibubarkan dari Indonesia,” tuturnya dengan berapi-api di depan acara Workshop Sosialisasi Regulasi Terkait kerukunan Umat Beragama yang digelar di Hotel Candisari Karangayar, Selasa (1/9) lalu.
Maskur tampaknya dengan sengaja menyampaikan tudingan itu, pada acara yang digelar oleh Pusat Kerukunan Umat beragama (PKUB) Sekretariat Jenderal Kementrian Agama RI. Dengan menyampaikan di forum itu, Masykur beralasan, Pemerintah Pusat mengetahui kemelut persoalan apa yang terjadi di daerah.“Saya menyampaikan hal ini agar pemerintah pusat mengetahui apa yang terjadi di bawah. Kabupaten Kebumen memang kondusif dan tidak pernah ada perselisihan lintas agama. Namun didalam satu agama justru terjadi gesekan yang sangat keras,” ucapnya.
Tudingan tersebut ternyata bukan hanya ditujukan kepada PKS saja. Tokoh NU terkemuka ini, juga menyampaikan kekesalannya kepada Majlis Tafsir Alquran (MTA). Dia mengatakan bahwa stasiun Radio Purbowangi di Kecamatan Buayan dalam siarannya kerap kali menjelek-jelekan NU.“Itu sudah disidang dua kali, namun hingga kini masih saja “madani” NU. Saya punya ratusan pasukan Banser. Kalau saya mau, saya akan gerudug itu radio,” paparnya, yang seketika langsung mendapatkan tepuk tangan dari para hadirin.
Terpisah, Ketua DPD PKS Kebumen Fatah Banani tampak santai menanggapi tudingan yang di sampaikan oleh Maskur Rozak. Dia mengatakan jika yang dimaksud Hamzah itu adalah Fahri Hamzah maka bukan wewenangnya untuk menanggapi tudingan tersebut. Pasalnya dia sendiri bukanlah Fahri Hamzah.
Menurutnya, selama menjabat Ketua DPD PKS Kebumen selama dua priode, belum pernah sekalipun dia mengetahui adanya dokumen yang menyatakan akan melenyapkan NU dari Indonesia. “Kita sangat konsisten dengan Kerukunan Umat Beragama . Indonesia merupakan negara heterogen, jadi tidak mungkin kita akan melenyapkan agama lain, apalagi NU. Nah kalau dia mengatakan dapat data dari PKS, itu perlu diperjelas PKS yang mana?,” jelasnya.
Menurutnya, PKS itu juga merupakan bagian dari entitas politik yang sah secara hukum. Maka dari itu legalitas PKS tentunya sama dengan partai lainnya. Dia juga enggan mengomentari tudingan Maskur. “Kita punya pekerjaan yang lebih besar yaitu FKUB, Buat apalah ngurusi kaya yang gitu-gitu. Kerukunan lebih penting,” ucapnya.
Ungkapan senada juga diungkap Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) KH Moh Dawamudin MAg. Statemen Masykur dalam forum itu, sudah tak relevan di era yang mengedepankan kerukunan umat beragama seperti saat ini.
“Sudah tidak zaman lah.... Kalau sekarang pakai kekuatan. Buat radio sendiri saja. Dalil lawan dengan dalil. Isu juga lawan dengan isu,” katanya. (mam)