 |
| IMAM/EKSPRES |
Selain sikap arogansi TNI, mahasiswa menilai, bentrok di urut sewu terjadi akibat tidak seriusnya pemerintah dalam menangani sengketa lahan yang sudah berlangsung lama diantara kedua belah pihak tersebut. “Seharusnya selama pihak Petani Urut Sewu belum bertemu dengan DPR RI maka Pemagaran lahan tanah Urut Sewu oleh TNI dihentikan," kata Koordinator Umum (Kordum) Afifuddin Sam’ani dalam orasinya.
Menurutnya, anggota DPRD Kebumen adalah pihak pertama yang harus bertanggungjawab. Pasalnya mereka sendiri sudah berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara petani dengan DPR Pusat, guna penyelesaian kasus di Urut Sewu. Namun yang terjadi justru sebaliknya, meskipun pertemuan tersebut belum dilaksanakan pihak TNI tetap melanjutkan pemagaran di lahan petani Urut Sewu.
“Kita sudah komunikasi dengan beberapa Sahabat-sahabat Mahasiswa di Jogja, dan Semarang. Forum-forum diskusi kecil sudah di buat oleh sahabat-sahabat kita. Bahkan seminar dan diskusi tersebut langsung mengundang petani Urut Sewu sebagai pembicara,” tuturnya.
Aksi serentak lanjutnya, juga akan dilakukan, baik atas nama mahasiswa Jogja ataupun Semarang. Dijelaskannya pada komunikasi terakhir dengan Pengurus Kordinator Cabang (PKC PMII) Jawa Tengah, bentrok petani dengan TNI akan di bawa ke Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PMII di Lombok pada Kamis-Sabtu (3-5/9). “Selain itu Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) dalam waktu dekat juga akan mengundang Kordinator Petani Urut sewu untuk hadir ke Jakarta.” ungkap Ketua Umum PC PMII Kebumen M Sobir.
Dijelaskannya, PKC PMII Jawa Tengah, nantinya akan membawa persoalan ini Ke Komisi 1 DPR RI. PKC PMII telah menyampaikan persoalan Urut Sewu kepada PB PMII. Dalam waktu dekat PB PMII akan mengundang petani Urut Sewu untuk berdiskusi mengenai langkah yang akan ditempuh. Selanjutnya PB PMII akan membawa persoalan ini ke Komisi 1 DPR RI.“Kita berharap penuh kepada masyarakat urut sewu untuk bisa tenang dulu menanggapi persoalan ini. Sedangkan pihak TNI seyogyanya bisa lebih bersikap tenang. Khususnya dalam menanggapi persoalan kepemilikan atas tanah tersebut,” paparnya.
Sementara Ketua Umum PKC PMII Jawa Tengah Ibnu Ngakil mengatakan, persoalan Urut Sewu tersebut, hanya bisa di selesaikan di tingkat pusat. Menurutnya lebih penting menyelesaikan persoalan status hak tanah dulu, daripada mempersoalkan bentrok antara TNI dan petani. Pasalnya jika yang dipersoalkan justru masalah bentrok tentunya malah akan menambah suasana menjadi panas. “Kita ambil skala proiritas, kalau yang di urus adalah masalah bentrok, tentunya malah akan membuat masalah semakin ruyam. Makanya kita lebih memilih membahas status kepemilikan atas lahan,” jelasnya saat berdiskusi di Sekretariat PC PMII Kebumen, Minggu (30/9) lalu. (mam)
