 |
| imam/ekspres |
Mini Yuliani Ama Pus (24) ini salah satunya. Salah seorang GTT yang sudah mengabdikan diri di SDN Nampudadi Kecamatan Petanahan sejak tahun 2010 lalu itu harus pergi pagi pulang petang, sama seperti guru PNS.
Baru saat pembagian gaji, perbedaan itu terasa. Seorang GTT seperti dirinya hanya mendapatkan Rp 300 ribu, sedangkan PNS dapat mencapai 10 kali lipatnya. “Ya inilah kondisi kita,” tuturnya.
Di tahun 2015 ini, hidup dengan Rp 300 ribu perbulan bukanlah sebuah penghasilan yang besar. Mini harus pandai-pandai mengatur uang dan meminimalisir pengeluaran. Kendati sudah berusaha semaksimal mungkin, tetap saja sulit untuk hidup dengan Rp 10 ribu perhari. Beruntung, meskipun sudah menikah kini ia masih hidup bersama dengan orang tua, sehingga untuk keperluan lain masih dapat ditanggung oleh orang tuanya.
Kendati demikian rasa was-was selalu menyelimuti hatinya. Bagaimana ia akan menjalani hidup jika kondisi ekonominya seperti ini, sementara sebagai pengantin baru, suaminya kini juga hanya bekerja sebagai buruh biasa. “Harapan untuk menjadi PNS memang ada, tapi itu mungkin terlalu melangit. Yang saya inginkan bagaimana gaji seorang GTT bisa setara dengan UMK atau minimal mendekati UMK,” katanya.
Beban kerja GTT sama dengan para PNS lainya, Mini yang kini bertugas menjaga perpustakaan juga kerap kali, membantu persoalan administrasi seperti BOS dan Dapodik. Jika pekerjaannya sampai lembur maka ia pun mendapatkan sedikit tambahan sekedar untuk uang lelah. “Ya terkadang kita juga mendapat tambahan dari guru lainnya,” bebernya.
Apa yang dialami oleh Mini tentu juga dialami oleh para GTT dan PTT yang ada di negeri ini. Meski sudah berkali-kali menyatakan sikap, namun hingga kini belun ada tanda-tanda nasib mereka akan berubah.
Kepala sekolah SDN Nampudadi Jasirun SPdI sendiri mengakui jika saat ini sekolahnya sangat membutuhkan jasa GTT/PTT. Namun demikian pihaknya tidak dapat berbuat banyak. Meski dia sendiri miris melihat nasib para GTT/PTT namun apa daya tangan tak sampai dan tidak dapat berbuat apa-apa. Sesuai dengan peraturan yang ada kini Dana BOS untuk SD tidak lagi diperbolehkan untuk menggaji para GTT/PTT. “Saya sendiri kasihan melihat mereka, namun apa daya kalau saya juga tidak bisa berbuat apa-apa,” ungkapnya. (mam)
