JOGJA - Aksi mogok makan oleh warga yang menolak pembangunan bandara di Kulonprogo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) berakhir lebih cepat. Rencana semula, mogok makan digelar selama 15 hari di DPRD DIJ sejak Senin (19/10) lalu. Namun, ternyata kemarin (20/10) massa WTT sudah tidak terlihat di gedung dewan.
Kepala Keamanan Gedung DPRD DIJ Sigit Asnawi mengatakan, Polresta Kota Jogjakarta hanya memberikan izin aksi WTT hanya sampai 17.00 WIB. Polresta juga tidak mengizinkan mereka bermalam dan mogok makan di gedung wakil rakyat di Jalan Malioboro tersebut.
”Hanya dapat izin sampai pukul 17.00 WIB. Simpatisan mereka bilang kepolisian tidak mengizinkan melakukan mogok makan,” tandasnya, kemarin.
Menurut Sigit, pihaknya hanya menjalankan perintah. Sebenarnya massa WTT sudah diberikan izin oleh DPRD DIJ untuk menggelar aksi mogok makan hingga 2 November 2015 nanti, asalkan juga mendapat izin dari kepolisian. Tapi, ternyata Polresta Jogja tidak memberikan izin. ”Kami mengikuti rekomendasi kepolisian, karena tidak mendapat izin, mereka akhirnya pulang,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengharapkan persoalanperbedaan pandangan antara WTT dengan pemerintah harus disikapi dengan kepala dingin. Oleh karena itu, pihaknya akan menginisiasi dialog antara WTT dan pemerintah. Menurutnya, dengan dialog tersebut diharapkan bisa ada titik temu.
”Dengan seizin pimpinan (Pimpinan DPRD DIJ), kita siap memfasilitasi dialog. Kita berharap, tidak pelu lagi panas-panas, apalagi ada kriminalisasi seperti yang dilaporkan WTT,” jelasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DIJ ini mengatakan, yang menjadi keluhan WTT, seperti adanya kriminalisasi juga dicatat sebagai masukan. Pada prinsipnya, lanjut dia, dalam negara hukum dalam menyikapi perbedaan tidak diperbolehkan melakukan anarkistis dan kriminalisasi. ”Semoga WTT tidak melakukan aksi anarki, aparat juga tidak melakukan kriminalisasi terhadap mereka,” harapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkara mengatakan, siap membuka ruang dialog seperti yang diharapkan DPRD DIJ. ”Pintu kami selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan warga (WTT),” katanya saat dihubungi kemarin.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DIJ ini juga sepakat dalam kondisi seperti sekarang ini, semua pihak harus cooling down. Dia juga sepakat agar aparat tidak berbuat sewenang-wenang kepada WTT. ”Bagi kami, mereka (WTT) meski masih berbeda, tapi tetap kita anggap saudara,” ujarnya. (pra/ila)
Kepala Keamanan Gedung DPRD DIJ Sigit Asnawi mengatakan, Polresta Kota Jogjakarta hanya memberikan izin aksi WTT hanya sampai 17.00 WIB. Polresta juga tidak mengizinkan mereka bermalam dan mogok makan di gedung wakil rakyat di Jalan Malioboro tersebut.
”Hanya dapat izin sampai pukul 17.00 WIB. Simpatisan mereka bilang kepolisian tidak mengizinkan melakukan mogok makan,” tandasnya, kemarin.
Menurut Sigit, pihaknya hanya menjalankan perintah. Sebenarnya massa WTT sudah diberikan izin oleh DPRD DIJ untuk menggelar aksi mogok makan hingga 2 November 2015 nanti, asalkan juga mendapat izin dari kepolisian. Tapi, ternyata Polresta Jogja tidak memberikan izin. ”Kami mengikuti rekomendasi kepolisian, karena tidak mendapat izin, mereka akhirnya pulang,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIJ Eko Suwanto mengharapkan persoalanperbedaan pandangan antara WTT dengan pemerintah harus disikapi dengan kepala dingin. Oleh karena itu, pihaknya akan menginisiasi dialog antara WTT dan pemerintah. Menurutnya, dengan dialog tersebut diharapkan bisa ada titik temu.
”Dengan seizin pimpinan (Pimpinan DPRD DIJ), kita siap memfasilitasi dialog. Kita berharap, tidak pelu lagi panas-panas, apalagi ada kriminalisasi seperti yang dilaporkan WTT,” jelasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD DIJ ini mengatakan, yang menjadi keluhan WTT, seperti adanya kriminalisasi juga dicatat sebagai masukan. Pada prinsipnya, lanjut dia, dalam negara hukum dalam menyikapi perbedaan tidak diperbolehkan melakukan anarkistis dan kriminalisasi. ”Semoga WTT tidak melakukan aksi anarki, aparat juga tidak melakukan kriminalisasi terhadap mereka,” harapnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkara mengatakan, siap membuka ruang dialog seperti yang diharapkan DPRD DIJ. ”Pintu kami selalu terbuka untuk berkomunikasi dengan warga (WTT),” katanya saat dihubungi kemarin.
Mantan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM DIJ ini juga sepakat dalam kondisi seperti sekarang ini, semua pihak harus cooling down. Dia juga sepakat agar aparat tidak berbuat sewenang-wenang kepada WTT. ”Bagi kami, mereka (WTT) meski masih berbeda, tapi tetap kita anggap saudara,” ujarnya. (pra/ila)