 |
| dok/ilustrasi |
PURWOREJO-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purworejo siap untuk menindaklanjuti sebagian rekomendasi Panwas mengenai kesalahan pencetakan bahan kampanye milik pasangan calon nomor urut 1 Nurul Triwahyuni-Budi Sunaryo. Mereka siap untuk menarik bahan kampanye yang mencantumkan foto pejabat dan kepala desa tersebut.
Hanya saja, terkait rekomendasi untuk melakukan penggantian bahan kampanye yang jumlahnya mencapai ratusan ribu lembar, KPU mengaku angkat tangan.KPU telah menyiapkan solusi agar bahan kampanye milik pasangan calon yang diusung PDIP dan PKB tersebut tidak melanggar aturan.
Ketua KPU Dulrokhim telah melayangkan surat jawaban atas rekomendasi ke Panwas. Dalam surat tersebut, Dulrokhim menegaskan, pihaknya siap menarik bahan kampanye melanggar tersebut. Penarikan dilakukan dengan melibatkan PPK dan PPS.
Namun, untuk mengganti bahan kampanye dalam surat tidak ditegaskan. Dulrokhim menyatakan, KPU akan merevisi dengan cara menutup foto-foto pejabat yang ada dalam bahan kampanye leaflet tersebut menggunakan stiker.
KPU, sambungnya, tidak mampu mengganti karena membutuhkan anggaran yang sangat besar. Bahkan apabila diganti kebutuhan anggarannya mencapai ratusan juta. "KPU tidak memiliki anggaran kalau harus mengganti total," katanya.
Ketua Panwas Kabupaten Purworejo Gunarwan yang dimintai konfirmasi membenarkan pihaknya sudah mendapatkan surat jawaban rekomendasi dari KPU. "Secara yuridis sesuai dengan UU Nomor 15 tahun 2011, rekomendasi Panwas sebenarnya bukan untuk dijawab, tapi untuk dilaksanakan," kata Gunarwan, Minggu (18/10).
Gunarwan mengungkapkan, secara kelembagaan pihaknya belum pernah diajak koordinasi oleh KPU terkait rencana revisi tersebut. Termasuk juga saat melakukan penggantian alat peraga kampanye (APK) milik paslon 1 yang juga melanggar aturan. "KPU mengkomunikasikan dengan paslon dan kami tidak dilibatkan," katanya.
Pada bagian lain Gunarwan meluruskan bahwa pihaknya pernah ikut menyetujui desain bahan kampanye seperti disampaikan KPU Jawa Tengah. Dijelaskan Gunarwan, Panwas hanya menerima surat pemberitahuan adanya klarifikasi soal gelar akademik dari KPU pada tanggal 26 Agustus 2015.
"Sekali lagi itu hanya pemberitahuan bukan undangan dan agendanya untuk klarifikasi gelar bukan untuk aprove desain bahan kampanye maupun alat peraga kampanye. Saya memang ikut hadir, tapi dalam ruangan tidak disediakan tempat khusus untuk Panwas. Artinya secara kelembagaan Panwas tidak diperlukan kehadirannya dan saya hadir dalam kepentingan tugas peliputan," katanya. (baj)
