 |
| SUDARNO AHMAD/EKSPRES |
KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kebumen, menyoroti APBD yang terus mengalami kenaikan tetapi belum dapat memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Hal itu ditegaskan Badan Anggaran DPRD pada rapat paripurna Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kebumen terhadap RAPBD 2016, Jumat (20/11/2015).
Juru Bicara Badan Anggaran, Dian Lestari Subekti Pertiwi, mengatakan sumber dana yang diterima Kabupaten Kebumen terus mengalami peningkatan signifikan. Tetapi peringkat peringkat kemiskinan Kabupaten Kebumen di Jawa Tengah justru terpuruk, yaitu di urutan kedua terbawah. "Adalah satu kenyataan yang seharusnya memicu kita untuk lebih bekerja keras dengan sistem perencanaan yang lebih baik, evaluasi dan monitoring yang lebih baik pula," kata anggota dewan dari PDI Perjuangan ini.
Menurut Dian, berdasarkan data yang ada, masih terdapat 18 item target daerah yang belum tercapai. Ironisnya, banyak diantaranya adalah target layanan dasar. Hal Ini sangat memprihatinkan bila dibandingkan dengan kenaikan anggaran yang cukup signifikan. "Lalu pertanyaanya adalah disisi mana kesalahannya?," ucapnya.
Badan Anggaran juga mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen pada 2013 ke 2014 stagnan. Meski tingkat inflasinya mengalami sedikit penurunan termasuk pada tingkat pengangguran terbuka. "70 persen penduduk Kebumen adalah petani, kami sedikit mempunyai kesimpulan sederhana bahwa kemisikinan ini didominasi mereka yang bekerja pada sektor pertanian. Kesimpulan sederhana ini menjadi sinkron ketika melihat data sumbangan PDRB kita dari sektor ini terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun," bebernya.
Pelemahan harga komoditas pertanian, kata Dian, memberi tekanan di tengah sulitnya para petani mendapatkan pupuk bersubsidi yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Biaya produksi yang terus meningkat ternyata tidak diimbangi dengan harga jual yang baik di tingkat produsen atau petani.
Sementara infrastruktur pedukung pertanian tidak kunjung dibenahi oleh pemerintah, tentu bukan kebetulan kalau kesulitan petani dan produksivitas pertanian tidak cukup signifikan peningkatanya. Terlebih dengan datangnya hama dan musibah banjir yang hampir selalu melanda beberapa tempat di sentra pertanian di Kabupaten Kebumen. "Maka kehadiran negara untuk menginterfensi kesulitan ini menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi. Mulai dari sarana produksi, pengadaan bibit, pendampingan teknis, menejemen sampai dengan pasca panen agar ada nilai lebih dari hasil produk pertanian yang diharapkan mendongkrak kemampuan ekonomi dari petani kita," imbuhnya.
Terkait hal tersebut, pada 2016 Badan Anggaran DPRD berharap agar pencapaian pembangunan dapat tercapai secara maksimal. Sehingga tema pertumbuhan ekonomi yang berkualitas untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemantapan infrastruktur dapat tercapai.
Terkait dengan RAPBD 2016, Badan Anggaran DPRD telah membahas dengan intensif, melakukan kajian dan menyerap aspirasi masyarakat. "Agar dapat memberikan pandangan dan masukan konstruktif kepada Badan Anggaran DPRD, maupun Tim Anggaran Pemerintah Daerah," imbuhnya lagi.
Badan Anggaran DPRD juga meminta agar eksekutif memperhatikan keseimbangan antara belanja langsung dan tidak langsung. Dalam RAPBD 2016 Belanja Tidak Langsung porsinya adalah 70,42 persen. Sementara Belanja Langsung porsinya 33,65 persen dari total RAPBD. "Sebaiknya ditargetkan agar porsi belanja langsung untuk kepentingan kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat terus meningkat. Sehingga balance antara antara belanja modal dengan belanja pegawai dan operasional lebih proporsional," tandasnya.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo, dihadiri oleh Pj Bupati M Arief Irwanto, Sekda Adi Pandoyo, dan sejumlah pejabat lainnya.(ori)
