 |
| Sudarnoahmad/ekspres |
Hal itu ditekankan oleh Juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Eni Handayani pada rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap RAPBD 2016, Kamis (5/11/2015). "Kami meminta agar Dinas Pekerjaan Umum (DPU) tidak menjadi alat politik pasangan calon tertentu pada ajang Pilkada Kebumen 9 Desember mendatang," kata Eni Handayani.
Fraksi Partai Demokrat juga meminta untuk segera melakukan penataan jalan, jembatan dan beberapa sarana infrastruktur gedung dan bangunan milik Pemkab Kebumen yang kondisinya perlu untuk segera dilakukan pemetaan yang sistematis. "Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan tentang alokasi anggaran Infrastruktur bantuan provinsi, DAK bidang infrastruktur, jumlah totalnya ada berapa dan mohon kami untuk rinciannya," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Kebumen, Muhsinun meminta Pemkab Kebumen dapat lebih menerapkan prinsip disiplin anggaran dalam menyusun RAPBD 2016.
Menurut Muhsinun, fraksinya mencermati dalam penyusunan RAPBD 2016 belum sepenuhnya menerapkan prinsip disiplin anggaran. Salah satu contohnya pada pos pendapatan alokasi dana desa yang bersumber dari APBN tertuang angka Rp 125,8 miliar lebih. Padahal jelas sekali pada PP Nomor 22 Tahun 2015 alokasi dana desa yang bersumber dari APBN jelas mengalami kenaikan. "Apakah eksekutif belum membaca Peraturan pemerintah tersebut?," tanya Muhsinun, saat membacakan pandangan fraksinya.
FPKB juga menyayangkan besaran SILPA sebesar Rp 90,2 miliar lebih, yang menandakan buruknya perencanaan, karena menyisakan anggaran yang cukup besar. "Padahal kita semua mengetahui bahwa permasalahan-permasalahan yang ada pada masyarakat masih sangat banyak dan butuh dianggarkan. Kalau biasanya dalam APBD murni selalu dianggarkan defisit atau kekurangan anggaran. Justru di RAPBD murni 2016 justru menyisakan banyak anggaran ditengah-tengah banyaknya permasalahan yang ada pada rakyat," ungkapnya.(ori)
