 |
| ISTIMEWA |
PMII menilai beberapa pernyataan baik dari unsur legislatif maupun eksekutif, masih banyak hal-hal yang sifatnya ambigu. Salah satunya pernyatan dari Dinas perijinan Kebumen saat audiensi atau rapat gabungan di ruang paripurna (DPRD) pada Jum’at (29/10).
Saat itu, ada pernyataan jumlah keseluruhan keberadaan tambak udang hanya 30 persen yang berijin. Itupun hanya dalam ijin penempatan dan tata letak, belum memiliki ijin operasional, akan tetapi realitanya hampir semua tambak sudah operasional. “Meskipun dari unsur legeslaitif dan eksekutif sudah duduk bersama, namun sampai saat ini ternyata belum ada penyelesaian dan solusi yang solutif terkait keberadaan tambak udang,” tutur Departemen Kaderisasi PC PMII Kebumen Muhajir kepada Ekspres, Senin (2/11/2015).
Menurutnya tambak udang beresiko tinggi terhadap perusakan lingkungan. Keberadaan tambak udang dalam sepanjang pantai selatan, banyak yang tidak mengikuti prosedur. Padahal kini perkembangan tambak udang di Kebumen semakin marak. “Ini jelas bisa menjadi ancaman luar biasa bagi pencemaran lingkungan yang disebebkan dari limbah tambak,” katanya.
Ketidakseriusan pemerintah lanjutnya, terlihat jelas dari tidak adanya penanganan yang serius terhadap tambak udang illegal. Sikap ini membuat kesan jika pemerintah justru membiarkan tambak untuk beroperasi. Padahal manfaat dari adanya tambak udang tersebut hanya dinikmati oleh kalangan atas, sementara masyarakat miskin daerah pesisir tidak mendapatkan apa-apa dari adanya pendirian tambak tersebut. “Kita menduga ada kepentingan antara Pemerintah dan Investor,” katanya.
Muhajir menambahkan, dibukanya tambak udang, seharusnya dibarengi dengan konsepsi dalam, landasan epistimologi yang jelas dan argumentatif serta dapat dipertangungjawabkan. Berdasarkan data yang ada, para pelaku investor tambak udang adalah mereka yang kapitalistik terhadap masyarakat pesisir. “Kenapa tambak udang tidak diprioritaskan kepada masyarakat selatan, hal ini dibuktikan dengan tidak ada sokongan dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat. Dengan demikian maka masyarakat tidak akan sejahtera dan makmur, namun para investor lah yang akan memiliki kendali penuh di dalamnya,” ucapnya. (mam)
