Koordinator Tim Advokasi Sugeng- Sutjipto, Happy Sunaryanto SH MH menjelaskan, pihaknya tidak mau gegabah menyikapi sejumlah dugaan kecurangan yang muncul. Mereka tetap mengumpulkan bukti dan melihat kondisi di lapangan secara nyata dan sebenarnya.
“Dari hasil sejumlah pertemuan dengan semua elemn yang ada, memang ditemukan sejumlah dugaan kecurangan. Namun secara hukum semua ada aturannya dan tidak asal melawan dan melaporkannya,” jelasnya, Minggu (13/12) petang.
Dugaan kecurangan dimaksud seperti adanya politik uang dengan bagi- bagi uang, mobilisasi PNS yang terstruktur dan sistematis serta masif dan beberapa dugaan kecurangan lain. Selain itu sejumlah bukti juga akan diperkuat melalui laporan dari masyarakat maupun perkembangan di penyelenggara pilkada.
“Bukan soal menang dan kalah, namun mewujudkan demokrasi yang bisa mendidik masyarakat. Karena pembelajaran Pilkada kali ini benar- benar luar biasa dan jika tidak diluruskan, maka tidak akan menjadi pembelajaran yang baik bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia merencanakan, hari ini (14/12) akan mendatangi Panwaskab untuk memberikan laporan dan sejumlah berkas yang sudah masuk. Misalnya kasus dugaan money politik di kecamatan Bobotsari, dan beberapa kasus lainnya yang masih membutuhkan bukti kuat.
Pihaknya juga menyadari suatu regulasi dalam pilkada semua sumbernya dalam KUHP. Gampangnya dalam regulasi pilkada lebih kepada pengaturan teknis saja dan dikembalikan kepada keputusan di Gakumdu.
“Apapun penanganannya, kami siap dan sembari menunggu bukti-bukti kecurangan lain,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Cabup Sugeng yang kemarin sedang di luar kota mengatakan, perlawanan politik yang dilakukannya atas desakan masyarakat. Bahkan isu munculnya kecurangan yang diduga penggelembungan suara juga sempat diterima pengacara itu.
“Kami siap menindaklanjuti sekaligus mewujudkan pembelajaran demokrasi yang bermartabat bagi masyarakat,” tegasnya.
Seperti diberitakan, Tim pasangan calon Sugeng- Sutjipto menuding banyak pelanggaran Pilkada yang dilakukan pasangan Tasdi- Tiwi. Merekan juga menyatakan akan mempersoalkan dugaan pelanggaran- pelanggaran yang ada. (amr)
