 |
| IMAM/ESKPRES |
Hal tersebut menjadi sorotan serius Deputi Bidang Penempatan, Direktorat Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan pada Badan Nasional Penempatan dan Pèrlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Agusdin Subiyantoro saat sosialisasi pencegahan TKI non prosedural di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen, Rabu (30/12).
Hadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Miftahul Ulum, Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Dian Lestari Subekti Pertiwi dan tokoh masyarakat Kebumen Mustika Aji. Sosialisasi tersebut diikuti sebanyak 150 peserta dari berbagai kalangan.
Menurut Agusdin, bekerja di Malaysia dengan gaji sekitar Rp 3,5 juta per bulan sebenarnya tak jauh beda dengan bekerja di kota besar seperti Tangerang, Jakarta dan Bekasi. UMR Jakarta kini sudah mencapai Rp 3.1 Juta meskipun di Kebumen baru Rp 1,3 Juta. Padahal TKI di Malaysia bekerja sebagai tukang kebun, karyawan pabrik elektronik, atau perabot rumah tangga.
Pihaknya pun menekankan pentingnya memperketat orang yang hendak bekerja ke luar negeri untuk mencegah TKI non prosedural. "Dan itu harus dimulai dari tingkat desa," pintanya.
Tahun ini terjadi lonjakan sumbangan cukup besar dari TKI ke Indonesia, mencapai Rp 130 triliun. Adapun tahun 2014 baru Rp 100 triliun. Kini di Indonesia menempati urutan keempat setelah India yang mencapai tujuk kali lipat, Cina enam kali lipat dan Pilipina tiga kali lipatnya. Sumbangan dari TKI itu langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan ekonomi keluarga seperti membangun rumah dan membeli kendaraan.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Kebumen Dwi Suliyanto yang mewakili Pj Bupati Kebumen Arief Irwanto mengapresiasi adanya sosialisasi tersebut. Penanggung Jawab Program Forum Masyarakat Sipil (Formasi) Kebumen Fuad Habib berharap pencegahan TKI non prosedural memberi dampak bagi pembangunan Kebumen yang angka kemiskinan dan penganggurannya tinggi. (mam)
