 |
| agung/ekspres |
Hal itu diungkapkan salah seorang pengusaha penggilingan padi, Amin saat ditanyakan terkait kemampuan Purworejo meningkatkan produksi beras organik secara massal.
"Selain ketersediaan alat yang canggih, hal lainnya adalah adanya lumbung-lumbung pangan di desa," ujar Amin.
Pemkab, lanjut Amin juga tidak boleh berdiam diri karena mereka akan amat berperan saat masyarakat membutuhkan modal investasi demi perbaikan alat penggilingan padi.
Ungkapan itu, sejalan dengan niat Pj Bupati Purworejo Agus Utomo untuk membuat surat edaran perihal himbauan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, agar membeli minimal satu kilogram beras organik.
Itu diungkapkan Agus Utomo saat menggelar Rakor Ketahanan Pangan di Hotel Sanjaya Inn beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu juga dihadiri Dandim 0708 Purworejo Letkol Czi Tomy Arif Susanto S.IP,Perwakilan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Kabag Perekonomian Drs. Bambang Susilo, Tim Ketahanan Pangan Kabupaten
Purworejo, Camat se-Kabupaten Purworejo, dan para pengusaha di bidang pertanian.
“Saya sudah minta kepada Kepala Dinas Pertanian untuk segera mengonsep surat ederan terkait usulan PNS beli minimal satu kg beras organik," kata Agus.
Lebih jauh dikatakan, sebelum surat edaran dibuat, SKPD diminta untuk memastikan harga dan ketersediannya. Dirinya tidak ingin ketika sudah banyak yang akan membeli, ternyata kehabisan stok beras organik.
Terkait ketahanan pangan, Pj Bupati Purworejo mengatakan, problematik yang paling utama terkait ketahanan pangan adalah aspek kemampuan produksi. Produksi padi tidak bisa continue apabila lahan yang digunakan untuk produksi berubah menjadi perumahan.
“Kedepan, akan kita fikirkan bersama, bagaimana kita membuat aturan untuk melindungi sawah, untuk memastikan ketersedia tempat produksi pertanian,” katanya. (baj)
