Di kota Solo, tingkat partisipasi pemilih sekitar 73,63 persen. Sedangkan targetnya mencapai 77,5 persen.
Ketua KPUD Surakarta Agus Sulistyo penentuan target hanya untuk menggencarkan sosialisasi. Artinya, pihaknya bukan menjadikan sebagai tolok ukur keberhasilan.
"Kami melihat angka partisipasi pemilih ini untuk menyemangati kerja KPUD. Makanya (target) kita buat tinggi. 73 persen kalau dibandingkan dengan daerah di Eks Karesidenan Surakarta, saya sudah puas. Solo paling tinggi," kata Agus, Kamis (10/12).
Tapi jika dibandingkan pada pemilihan presiden (pilpres) 2014, angka 73,63 persen sangat jauh. Yakni mencapai 81,23 persen. Sedangkan pada pemilihan legislatif (pileg) di angka 76 persen.
"Kalau pilpres kan cakupannya lebih luas. Semua orang yang ada di Solo bisa menggunakan haknya. Tapi kalau pilkada, khusus KTP Solo," Agus berdalih.
Dia lebih memilih membandingkan dengan partisipasi pilkada 2010 yang hanya sekitar 71 persen.
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Klaten. Bahkan lebih tragis. Partisipasi pemilih hanya 60 persen sedangkan target KPUD setempat mencapai 80 persen.
“Saya akui, partisipasi pemilih hanya 60-65 persen saja. Turun dari perolehan ketika pilpres yang mencapai 75 persen,” jelas Komisioner KPUD Divisi Sosialisasi, Pendidikan, Pemilih, Data dan Informasi M. Anshori.
Padahal target partisipasi pemilih yang ditetapkan KPUD Klaten mencapai 80 persen. Ini karena riset sebelumnya menunjukkan angka partisipasi bisa mencapai 82 persen.
“Ada beberapa kendala yang membuat partisipasi masyarakat turun. Seperti pindah domisili, DPT berubah, golput dan pembatasan alat peraga kampanye,” urainya.
Meskipun begitu, pembatasan APK ini dinilai agar pasangan calon (paslon bupati dan wakil bupati bisa lebih mengenalkan diri dengan menemui masyarakat.
Partipasi pemilih yang kurang menyenangkan juga terjadi di Kabupaten Wonogiri. Ketua KPUD setempat Mat Nawir menjelaskan, tingkat partisipasi pemilih hanya sekitar 67.09 persen.
"Sisanya 32,91 persen tidak menggunakan hak pilihnya. Ya itu karena masih banyak perantau yang tidak menggunakan hak pilih," kata Mat Nawir.
Lebih lanjut diterangkan dia, partisipasi pemilih pria hanya 62,84 persen. Persentase itu lebih rendah dibandingkan pemilih perempuan yang bisa mencapai 70,32 persen.
Sedangkan Komisioner KPUD Sukoharjo Yulianto Sudrajat mengatakan, partisipasi pemilih sekitar 66,46. Namun hasil ini diklaim masih sementara. ”Sebenarnya ekspektasi kami tingkat partisipasi mencapai 70 persen. Tapi tren dari pilkada, pileg, dan pilpres ternyata berbeda-beda,” urainya.
Menurut Yulainto, KPUD sudah memberikan sosialisasi dari awal hingga pelaksanaan coblosan. Untuk itu, pihaknya akan melakukan evaluasi dengan cara menyebar kuesioner untuk mencatat alasan pemilih tak mencoblos.
Analisis Drajat, kurangnya partisipasi pemilih karena berada di luar kota, merantau dan tidak bisa pulang ke kampung halaman.
Di contohkan dia, di wilayah Sukoharjo selatan, seperti Bulu dan Weru, setia tahun, tingkat partisipasinya stagnan. ”Masyarakat di sana (Sukoharjo utara) banyak yang merantau,” tutur dia.
Tak berbeda di Sragen. Partisipasi pemilih hanya sekitar 70 persen, sedangkan target nasional 77,5 persen. Ketua KPUD Sragen Ngatmin Abbas menilai, target tersebut cukup lumayan meskipun ke depan masih perlu dievaluasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih.
Berbeda dengan kabupaten/kota lainnya yang mengakui tingkat pertisipasi pemilih kurang memuaskan, KPUD Boyolali belum bisa memprediksi hal tersebut. Alasannya, masih menunggu hasil penghitungan suara manual dan akan diumumkan pada 19 Desember.
“Untuk saat ini penghitungan masih di tingkat KPPS,” kata Ketua KPUD Boyolali Siswadi. (irw/ren/kwl/yan/wid/in/wa)
