 |
| CAHYO/EKSPRES |
Seharusnya, Dendi harus menjalani operasi namun itu tak bisa dilakukan lantaran kedua orang tuanya, pasangan suami istri (pasutri) Yuni Nur Indah Sari(22) dan Yoni Prasetyo (28) kesulitan biaya.
"Anak saya sebenarnya sudah pernah dibawa berobat ke rumah sakit RSU Margono Purwokerto untuk penyedotan cairan namun tak bisa langsung sembuh. Lantas, pihak rumah sakit menyarankan Dandi untuk dirujuk ke rumah sakit lain untuk tindakan operasi. Namun kami tak punya uang untuk biaya operasi," kata Yuni, Rabu (13/1/2016).
Kini, kepala Dendi Nur Alamsyah terus membesar. Setiap malam, dia menangis dan menjerit seperti kesakitan sehingga tidak bisa tidur. Kondisi itupun membuat kedua orang tuanya sedih. Apalagi bila melihat anak-anak lain di usianya seperti itu yang sudah lancar berjalan bahkan berlarian. "Jangankan untuk berjalan, merangkak pun Dendi tidak bisa. Sehari-hari dia hanya berbaring di lantai atau dibopong oleh kedua orang tua atau neneknya," kata Yoni Prasetyo.
Yoni sendiri diketahui bukan ayah kandung Dendi. Dendi merupakan anak Yuni dengan suami pertamanya yang memilih bercerai setelah mengetahui Dendi lahir dengan kondisi seperti itu. Meski begitu, Yoni sudah menganggap Dendi seperti anak kandung sendiri dan berharap Dendi disembuhkan.
Sementara itu Badan Permusyawatan Desa (BPD) setempat Nursalim juga menambahkan, pihaknya sudah menyampaikan apa yang dialami Dendi itu kepada petugas medis di Kecamatan Alian. Selain itu, sebenarnya khusus untuk Dendi sudah dibuatkan BPJS Kesehatan mandiri. Namun karena karena informasi yang sampai ke kebanyakan masyarakat, bahwa meski sudah terdaftar sebagai peserta BPJS masih tetap harus membayar biaya berbat. Hingga kini pihak keluarga Dendi juga enggan membawanya berobat ke rumah sakit karena tak punya uang.
Nursalim kini berharap agar Pemkab Kebumen benar-benar menangani kasus penyakit Dendi. Syukur-syukur didampingi dan dibantu pengobatannya. Hal itu agar masyarakat kurang mampu seperti keluarga Dendi ini tidak salah dalam menerima informasi program-program pemerintah. Sehingga mereka tidak takut lagi dalam memanfaatkan pelayanan program Pemerintah, sspertihalnya BPJS kesehatan. "Khusus diwilayah pelosok pedesaan, sebenarnya banyak masyarakat yang buta akan informasi program-program pemerintah. Ini seharusnya dijadikan evaluasi oleh Pemkab agar setiap informasi program pemerintah bisa diketahui oleh masyarakat awam,"harap Nursalim.(cah)
