Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPRD Purbalingga Hariani Indah itu disambut oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Miftahul Ulum yang kemudian dilaksanakan pertemuan di ruang rapat paripurna lantai dua. Dalam pertemuan itu dihadiri oleh kalangan eksekutif baik Pemkab Purbalingga maupun Kebumen.
Tampak Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kebumen Ir Puji Rahayu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dr Hj Y Rini Kristiani M Kes, Kepala Bapermades H Amirrudin SIP MM, Kepala Disnakertransos Dwi Sulistyanto SSos, Kepala UPT Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (P2K) Kebumen Cokro Aminoto SIP M Kes, dan Kasubid Kesra pada Bappeda Kebumen Puji Lestari. "Kedatangan kami di sini untuk belajar karena Kebumen terbaik kedua Se-Jateng terkait percepatapan penanggulangan kemiskinan," katanya.
Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Kebumen Akhsin, penanganan kemiskinan di Kebumen sudah terstruktur. Di samping itu dilakukan komitmen bersama serta menggunakan data base yang jelas dan indikator kemiskinan yang sudah ditetapkan. "Karena itu kami pertanyakan terkait masih tercatatnya Kebumen sebagai kabupaten termiskin nomor dua Se-Jateng," terangnya.
Kepala UPT P2K Kebumen Cokro Aminoto SIP M Kes mengemukakan, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan manajemen keroyokan. Di UPT yang dipimpinnya terdapat 36 kriteria untuk menentukan status miskin. Per 2016 sudah ada sekitar 400 rumah tangga miskin yang berkunjung ke UPT di Jalan Sarbini Kebumen itu.
Kepala Dinkes Kebumen dr Hj Y Rini Kristiani M Kes menambahkan, pihaknya memiliki program pro warga miskin. Seperti Jamkesda yang sudah mengintegrasikan 731.654 jiwa warga miskin dibiayai negara atau sekitar 56,27 persen penduduk yang mendapat perlindungan kesehatan. "Total lebih dari 900 ribu warga kebumen atau sekitar 75,02 persen sudah tercover jaminan kesehatan, baik dari program pusat maupun daerah," terang Rini yang juga melayani warga miskin non jaminan kesehatan dengan rekomendasi dari P2K.
Kepala Bapermades Amirudin mengatakan, Kebumen juga memiliki sistem informasi desa sebagai basis data. Dan sebanyak102 desa sudah online. Penentuan warga miskin pun menggunakan sistem rangking melalui musyawarah desa. (mam)
