Bila mengacu pada profesi, perceraian terjadi pada PNS dan Pejabat Pemerintah 31 kasus. Sedangkan guru 15 mencapai kasus perceraian, rinciannya 8 disebabkan orang ketiga dan tidak ada keharmonisan serta 4 lainnya karena faktor ekonomi. Adapun di kalangan PNS 2 kasus dengan rincian 1 kasus karena orang ketiga dan 1 tidak ada keharminisan.
Selain itu, perceraian pada perangkat desa terdapat 14 kasus. Diantara ke14 kasus itu, 5 kasus disebabkan tidak adanya keharmonisan, 2 kasus disebabkan oleh orang ketiga sementara 3 kasus karena ekonomi dan 4 kasus karena tidak ada tanggung jawab.
Kepala Pengadilan Agama Kebumen Drs Abu Aeman SH MH melalui Panitera Muda PA Kebumen A Murtadji SHI, mengakui masih tingginya angka perceraian di Kota Beriman. Sebenarnya, kata dia, upaya sosialisasi terus digencarkan mengajak pasangan suami istri tak mudah memutuskan untuk bercerai. "Tapi datanya memang demikian," kata Abu Aeman seperti dituturkan A Murtadji.(mam)
