 |
| agung/ekspres |
Menempati Kios dan Los dilakukan di Pendopo Kabupaten, kemarin.
Dalam kesempatan itu Pemkab juga melakukan pertemuan diikuti oleh tim Teknik yang dikoordinatori Asisten Ekonomi dan Pembangunan Gandi Budi Supriyanto SSos, serta intansi terkait seperti Dinkoperindagpar, Kepolisian, Kodim, dan Bappeda. Pertemuan dilakukan bersama Perbankan guna mencermati surat keterangan menempati kios dan los milik pedagang terkait agunan untuk perbaikan.
Kepala Dinkoperindagpar, Dra Suhartini MM, mengatakan, dari sebanyak 476 pedagang, baru sebanyak sebanyak 148 pedagang yang mulai menyerahkan sertifikat HMSRS. Sementara sisanya masih terkendala kelengkapan lain dan belum dapat menyerahkan.
“Sebanyak 16 sertifikat milik PT Karsa Bayu sudah diserahkan. Sertifikat-sertifikat tersebut selanjutnya akan diserahkan ke Badan Pertanahan untuk dihapus,” katanya.
Penggantian sertifikat HMSRS menjadi Surat Keterangan Menempati Kios dan Los merupakan langkah Pemkab untuk mempercepat pembangunan pasar
Baledono. Namun, terkait dengan kapan akan dimulainya pembangunan pihaknya belum dapat memberikan perkiraan.
“Kapan dimulainya pembangunan juga bergantung dari pedagang untuk menyerahkan sertifikat. Jika sudah diserahkan semua, baru dilakukan proses pengakhiran. Setelah semua syarat dipenuhi segera dilakukan kerja sama,” jelasnya.
Lebih lanjut diungkapkan, pembangunan pasar Baledono direncanakan akan menelan anggaran sebesar Rp 100 Miliar. Saat ini, anggaran tersebut akan diambilkan dari APBD Pemkab senilai Rp 25 Miliar dan dari Pemprov Jateng senilai Rp 5 Miliar. Sementara kebutuhan sisanya akan diupayakan dari anggaran APBN.
“Setidaknya untuk penanganan pasar baledono ini sudah ada progres. Semoga Pemkab dengan Bupati yang baru nanti dapat melanjutkannya,” ungkapnya. (baj)
