 |
| radarsolo |
Gelombang massa pelajar sudah terlihat sebelum pukul 08.00. Mereka datang membawa beragam pamflet antara lain bertuliskan Rumangsamu Penak, Aksi damai UU No 23 Tahun 2014, Kabupaten Wae Rasah Repot-Repot, Kebacut Penak Melu Bupati, dan sebagainya.
Semakin siang, massa bertambah banyak. Sekitar pukul 09.00, Bupati Wardoyo terlihat merangsek ke kerumunan untuk berorasi. ”Kami telah memberikan pendidikan gratis. Tapi bila pendidikan SMA/SMK diambilalih provinsi, apakah pendidikan gratis ini akan berjalan terus?,” teriaknya.
Menurut Wardoyo, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang ikut mengatur pengelolaan SMA/SMK di tangan provinsi, kurang berpihak kepada daerah. Kewenangan daerah di bidang pendidikan berkurang.
Apalagi, lanjut Bupati, selama ini Pemkab Sukoharjo telah memiliki program pendidikan gratis 12 tahun untuk pendidikan dasar sampai menengah dan atas. Selain itu, UU tersebut juga dituding tidak sejalan semangat reformasi otonomi daerah.
Ketua DPRD Sukoharjo Nurjayanto mendukung sikap Wardoyo. Karena pemkab dan DPRD setempat sudah memberikan fasilitas agar kualitas pendidikan dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat.
Kepala Dinas Pendidikan (Dispendik) Sukoharjo Bambang Sutrisno khawatir, bila pengelolaan SMA/SMK diambilalih provinsi, program pendidikan gratis 12 tahun menjadi tidak jelas. ”Selama ini program itu sudah berjalan,” jelas dia.
Pantauan Jawa Pos Radar Sukoharjo, aksi damai tersebut memaksa anggota Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukoharjo melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan dari sejumlah titik. Diantaranya, wilayah Buk Bolong, batas kota, dan perempatan RSUD Sukoharjo.
Kapolres Sukoharjo AKBP Andy Rifai menuturkan, dari izin yang dia terima, ada sebanyak 16 ribu pelajar yang dikerahkan mengikuti aksi damai. Sedangkan polres setempat menerjunkan sebanyak 400 personel untuk melakukan pengamanan.
Sementara itu, Ketua Forum Lintas Aktivis Sukoharjo Bambang Hermanto menyayangkan aksi tersebut. Sebab kegiatan belajar mengajar (KBM) pelajar menjadi terganggu. ”Apalagi jumlah siswa mencapai ribuan,” tuturnya. (yan/wa)
