Pengumuman daftar kepengurusan DPP Partai Golkar terbaru kemarin berlangsung di kantor DPP partai berlambang beringin itu. Novanto selaku ketua formatur menyatakan lega, karena penyusunan kepengurusan dapat diselesaikan dengan baik. ”Walaupun prosesnya kadang dinamis, kadang menegangkan, akhirnya tercapai titik temu,” kata Novanto dalam sambutannya.
Novanto menyebut, penyusunan kepengurusan sejatinya sudah diselesaikan akhir pekan lalu. Namun, pada detik-detik akhir jelang kepengurusan, ternyata masih diperlukan tambahan, yakni jumlah keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai, sesuai amanat Undang Undang Partai Politik. ”Detik-detik terakhir dihitung kembali, ternyata kurang dua, akhirnya diutambah lagi. Syukur alhamdulillah, Partai Golkar punya stok banyak,” ujar pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR itu.
Novanto mengingatkan, waktu kepengurusan Partai Golkar saat ini terbilang pendek, karena hanya melanjutkan periode kepemimpinan mantan ketum Aburizal Bakrie hingga 2019. Padahal, agenda-agenda politik sudah menanti, seperti pilkada serentak 2017, pilkada serentak 2018, dan pemilu legislatif dan presiden serentak pada 2019. Novanto menilai diperlukan percepatan dalam upaya-upaya konsolidasi dan kaderisasi. ”Sehingga saya namakan kepengurusan ini adalah kepengurusan akselerasi kerja,” kata pria yang tengah tersangkut kasus rekaman permintaan saham PT Freeport itu.
Dalam daftar kepengurusan yang disampaikan oleh anggota formatur yang juga Ketua Harian DPP Partai Golkar Nurdin Halid, beberapa nama bermasalah yang sempat bocor dalam daftar yang masih tentatif pekan lalu, ternyata betul-betul masuk dalam struktur pengurus harian DPP Partai Golkar. Sebelum mengumumkan nama-nama yang masuk di struktur kepengurusan, Nurdin menyebut bahwa sebagai ketua umum dan ketua formatur, penentuan nama dalam pengurus Golkar sebagian merupakan hak Novanto. ”Ketua umum memiliki hak prerogatif dalam penentuan kepengurusan,” ujar mantan Ketua Umum PSSI itu.
Beberapa nama yang memiliki catatan bermasalah diantaranya adalah Fahd El Fouz Arafiq, yang menjabat Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Golkar. Fahd pernah menjadi terpidana dalam kasus suap Dana Percepatan Infrastruktur Daerah (DPID) dan kasus pengadaan Al Quran di Kementerian Agama.
Selain itu, diduga pula muncul nama Sigit Haryo Wibisono yang menjabat Ketua Bidang Pemenangan Pemilu wilayah Jawa Timur. Saat diumumkan, Nurdin hanya menyebut namanya dengan Sigit, setelah itu terdiam cukup panjang. Saat dikonfirmasi usai pengumuman, Nurdin menyebut seharusnya nama itu tidak tersebut. ”Seharusnya tidak perlu disebut,” ujarnya.
Tidak cukup disitu, ada nama kolega dekat Novanto, yakni Kahar Muzakir. Ketua tim sukses pemenangan Novanto ini pernah dipanggil KPK dalam kasus suap revisi peraturan daerah dalam pembangunan venue PON XVI di Riau. Kahar menjabat sebagai Ketua Koordinator Bidang Kepartaian. Jabatan ketua koordinator mirip dengan jabatan menteri koordinator dalam kabinet menteri, dimana dia memimpin para ketua bidang DPP Partai Golkar.
Novanto juga memasukkan nama Ahmad Hidayat Mus. Mantan bupati Sula, Maluku Utara ini menjabat sebagai Ketua Koordinator Pemenangan Pemilu wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ahmad pernah berkasus dalam dugaan korupsi pembangunan masjid raya saat masih menjabat sebagai bupati.
Masih ada satu lagi nama bermasalah, yakni Reza Herwindo yang ditempatkan sebagai wakil bendahara umum DPP Partai Golkar. Reza adalah anak kedua Novanto, yang pernah memiliki catatan kasus dugaan penganiayaan di diskotik blowfish pada tahun 2010. Dari nama-nama yang muncul, tidak ada lagi Yahya Zaini, mantan anggota DPR yang bermasalah karena video mesum, masuk di struktur kepengurusan Partai Golkar.
Fahd saat ditemui usai pengumuman pengurus menyatakan bahwa jabatan yang diberikan kepadanya merupakan tanggung jawab untuk membangkitkan kepemudaan Golkar. Dirinya tidak mau menangapi lebih jauh posisi dirinya sebagai mantan terpidana kasus korupsi. “Sudah selesai masalah saya, apalagi masalah saya,” kata Fahd.
Pembelaan juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Idrus Markham. Menurut dial, masuknya nama-nama yang bermasalah ini merupakan keputusan tim formatur. Dalam hal ink, Mahkamah Konstitusi (MK) juga sudah memutskan bahwa siapapun yang telah menjalani hukuman dari proses hukum yang ada, itu secara serta merta bisa mengikuti proses politik, termasuk Pilkada, Pileg, Pilpres dan posisi lainya.
“Tidak ada masalah bagi teman-teman yang sudah menjalani hukuman yang sudah lewat. Dengan keputusan MK maka itu bisa berjalan,” kata Idrus.
Selain nama pengurus harian, kemarin juga diumumkan nama-nama pengurus dewan pembina, dewan pakar, dan dewan kehormatan Partai Golkar. Dalam Munaslub Partai Golkar lalu, Aburizal Bakrie telah ditetapkan sebagai Ketua Wanbin. Dalam struktur dia akan didampingi Ade Komarudin dan Theo L Sambuaga sebagai wakil ketua wanbin dan Fadel Muhammad sebagai Sekretaris.
Di struktur anggota wanbin, disebutkan nama mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh masuk di dalamnya. Puteh pernah menjadi terpidana dalam kasus pembelian dua buah helikopter PLC Rostov senilai Rp 12,5 miliar pada 2004. Baru-baru ini, Puteh mendeklarasikan diri untuk maju kembali di Pilgub Aceh 2017. Tak lupa, terdapat nama Hutomo Mandala Putra. Putra bungsu mantan Presiden Soeharto itu pernah menjadi terpidana dalam kasus pembunuhan hakim agung Syafiuddin Kartasasmita.
Di struktur dewan pakar Partai Golkar, nama mantan ketum Golkar hasil Munas Ancol, Agung Leksono menjabat sebagai ketua. Agung didampingi nama-nama seperti Ponco Sutowo, Hajriyanto Thohari dan Siti Hediati atau akrab dikenal sebagai Titiek Soeharto.
Terakhir adalah struktur dewan kehormatan Partai Golkar. Mantan Presiden BJ Habibie ditétapkan sebagai ketua dewan kehormatan, didampingi mantan ketua dewan pertimbangan Akbar Tanjung dan Menteri Koordinator Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan sebagai wakil. Dua anggota dewan kehormatan, adalah Ginanjar Kartasasmita dan Abdul Latief. Terkait posisi Luhut, Idrus menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah dihubungi, namun akan melaporkan posisi dirinya kepada Presiden lebih dahulu. “Jika Presiden tidak berkenan, tentu akan dilakukan penyesuaian,” ujarnya.
Sementara itu, Luhut mengisyaratkan penolakannya untuk menduduki jabatan tersebut. Sebab, posisinya saat ini adalah menteri. Sementara, Presiden Joko Widodo sejak awal pemerintahan melarang para pembantunya untuk merangkap jabatan. Karena itu, dia harus memilih salah satu dari kedua posisi tersebut.
Ditemui di kompleks Istana kepresidenan kemarin(30/5), Luhut mengaku belum tahu kalau namanya masuk ke jajaran Dewan Kehormatan Partai Golkar. Saat ditanya kesediaannya bila dimasukkan, Luhut menjawab singkat. ’’Mestinya sih enggak (mau),’’ ujar mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan itu.
Meskipun demikian, untuk mendapatkan kejelasan, Luhut mengatakan bakal melaporkan tawaran itu kepada Presiden. Hal itu berkaitan dengan posisinya saat ini sebagai menkopolhukam. ’’Mestinya, eloknya saya tidak menjabat itu (dewan kehormatan),’’ tambahnya.
Mengenai pengurus golkar yang mantan narapidana, Luhut juga menyatakan belum tahu. ’’Ya saya kira kalau pak nurdin kan sudah selesai kasusnya,’’ tambahnya. (bay/byu)
