PURWOREJO- Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Purworejo masabakti 2016-2021 secara resmi dilantik oleh Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah, dr H Imam Triyanto MPH. Pelantikan yang dilaksanakan di Gedung Wanita Purworejo ini, disaksikan Bupati Purworejo Agus Bastian SE MM, para pejabat FKPD, SKPD, pengurus PMI se-Karesidenan Kedu, Pembina PMR, KSR, serta para relawan se-Purworejo.
Sebanyak 11 orang pengurus PMI Kabupaten Purworejo saat ini diketuai oleh Yuli Hastuti SH yang juga wakil Bupati Purworejo dengan wakil ketua 1 Drs Bambang Susilo dan Wakil Ketua 2 drg H Ernawan Cahyo Winardi MM. Posisi sekretaris dijabat Dra Indriati Agung Rahayu MPd, sedangkan bendahara ditempati Drs Wasilin Apt MSc. Sementara 6 anggotanya yakni Andang Nugerahatara STP MSi, dr Sri Nuryanti, Ir H Budi Hartono, Tugiman Ekowijoyo, Drs MGS Sukusyanto MM, dan Sigit Joko Purnomo SIP MSi.
Pelantikan yang diikuti dengan penyematan tanda PMI juga dilakukan terhadap Ketua Dewan Kehormatan PMI, Drs Bambang Aryawan MM, bersama dengan 4 orang anggotanya yakni Angko Setiyarso Widodo, Yophi Prabowo SH, dr Sarosa, dan
Harianto Triyadi.
Usai melantik, Ketua PMI Jawa Tengah berharap para pengurus dapat segera melakukan kerja nyata sesuai dengan Rencana Program Pelaksanaan Tugas PMI
yang telah disahkan dalam Muskab. Untuk mewujudkan organisasi PMI yang baik, para pengurus juga harus berpedoman pada AD/ART, peraturan organisasi, sistem, dan prosedur yang ada.
"Harapan kami pengurus PMI masa bakti 2016-2021 dapat menjalankan fungi organisasi dengan mengedepankan kemandirian pengelolaan PMI, peningkatan kapasitas sumber daya, peningkatan kualitas pelayanan, cakupan, dan efektivitas," ungkapnya.
Sementara itu, Yuli Hastuti SH dalam sambutannya mengatakan, organisasi PMI terus menghadapi tantangan yang semakin meningkat dan kompleks penanganannya. PMI sebagai organisasi nirlaba tidak dapat bekerja sendiri, tetapi harus bahu membahu dengan semangat gotong royong bersama pemangku kepentingan lain yang benar-benar mempunyai kesadaran tentang aksi sosial dan kemanusiaan secara nyata.
"Pemangku kepentingan tersebut tidak hanya terbatas pada pemerintahan, melainkan juga benar-benar harus diperluas mencakup dunia usaha, tokoh masyarakat, media massa, serta berbagai kalangan yang mempunyai kepedulian
untuk kemanusiaan," katanya. (ndi)
