 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Ketua Fraksi PKB, Nur Hariyadi, dalam dalam pandangan umumnya meminta Bapem Perda agar dalam menyusun rancangan program legislasi daerah harus bisa membuat prioritas. "Memilah mana raperda yang strategis dan mana yang memungkinkan bisa diparipurnakan secara bersama," kata pandangan umum FPKB pada rapat paripurna DPRD Kebumen, dengan agenda Pandangan UMUM Fraksi terhadap Enam Raperda, kemarin.
Menurutnya, hal ini untuk menjaga kualitas pencermatan dan pembahasan yang dilakukan oleh fraksi maupun komisi-komisi di DPRD Kebumen. Sehingga hasil pencermatan dan pembahasan bisa maksimal sesuai dengan mandat dari rakyat.
Tidak seperti paripurna saat ini yang membahas enam raperda secara bersamaan. Tetapi didalamnya ada raperda-raperda yang sangat strategis seperti Raperda RPJMD. "Bukankah Raperda RPJMD merupakan raperda yang sangat strategis dan membutuhkan banyak analisa dan pencermatan. Karena ini menyangkut masa depan Kabupaten Kebumen selama lima tahun kedepan," ungkapnya.
Pada kesempatan itu, FPKB juga memberikan catatan terhadap Raperda RPJMD Kabupaten Kebumen 2016-2021. Diantaranya, FPKB menanyakan apakah visi-misi dan program kerja bupati sudah terakomodir dalam RPJMD. Selain juga meminta asumsi anggaran yang disediakan untuk membiayai program kerja bupati.
Kemiskinan merupakan salah satu prioritas dan sudah masuk dalam draft lampiran RPJMD, FPKB menanyakan anggaran untuk menangani kemiskinan selama lima tahun ke depan dan program apa saja yang disiapkan.
Tak hanya itu, FPKB juga memberikan catatan terkait kinerja pelaksanaan APBD tidak digambarkan secara jelas. Tidak dijelaskan tantangan dalam menggali pendapatan, tidak dijelaskan peran BUMD dalam hal pengelolaan dan penggalian Pendapatan. "Yang dijelaskan hanya realisasi tetapi tidak membandingkan atau menganalisis dengan APBD murni sehingga kinerja pengelolaan anggaran atau serapan anggaran tidak jelas dan tidak digambarkan. Selain juga strategi pendapatan dan belanja tidak dijelaskan," bebernya.
Sesuai dengan visi Bupati “Bersama menuju masyarakat Kebumen yang Unggul, berdaya, agamis dan berkelanjutan”. Artinya, lanjut dia, salah satu tujuannya adalah mewujudkan masyarakat yang agamis. FPKB meminta untuk diterangkan dan dijabarkan secara jelas konsep dan implementasi mewujudkan masyrakat yang agamis dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan. "FPKB memperingatkan dalam membuat indikator agamis jangan hanya dilihat dari segi infrastruktur tempat ibadah saja," tandasnya, Rabu (15/6/2016).
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo, dihadiri oleh Bupati HM Yahya Fuad, Wakil Bupati Yazid Mahfudz, Sekda Adi Pandoyo, serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkab Kebumen.
Adapun enam raperda yang dibahas pada rapat paripurna kemarin, yaitu Raperda RPJMD, Raperda penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, Raperda penyertaan modal Pemkab Kebumenpada perusahaan umum daerah Aneka Usaha. Selanjutnya, Raperda pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, serta Raperda pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.(ori)
