Hal itu mengemmuka dalam acara buka bersama kaum difabel bertajuk "Satu Jam Lebih dekat dengan Bupati Purworejo" yang difasilitasi oleh Pimpinan Cabang IMM Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan Ikatan Disabilitas Purworejo (IDP), PDM Purworejo, dan Pemkab Purworejo, kemarin malam.
Acara tersebut digelar di Kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purworejo (UMP), dihadiri Asisten Adminitrasi Sekda Purworejo Drs Bambang Aryawan MM, Ketua MPM PP Muhammadiyah Dr H M Nurul Yamien MSi, serta Pengurus dan anggota IDP.
Ketua IDP Simponiarto mengatakan, selama ini Pemkab memang telah sering memberikan bantuan. Namun demikian, kaum IDP belum mendapatkan adanya gerakan nyata dari pemerintah terhadap pemberdayaan kaum difabel. Pemkab hanya sebatas memberikan bantuan tanpa memperhatikan pemberdayaan dan kesejahteraan kaum
difabel.
"IDP bukanlah pengemis, tapi IDP perlu adanya pedampingan dan pemberdayaan dari pemerintah", katanya.
Ketua MPM PP Muhammadiyah Dr H M Nurul Yamien menegaskan hal senada. Menurutnya, pemerintah wajib menyejahterakan kaum difabel. "Untuk itu, perlu ada progam yang membuat IDP secara organisasi mampu mandiri dan dapat diterima masyarakat," tegasnya.
Nurul Yamien mengungkapkan, untuk menyejahterakan kaum difabel diperlukan adanya Perda disablitas di Purworejo. Dengan adanya Perda, nantinya kaum difabel dapat merasa lebih diperhatikan oleh semua kalangan, baik pemerintah maupun masyarakat.
"Kami akan mengupayakan kerja sama dengan IMM Purworejo, pihak DPRD, dan Pemkab Purworejo untuk mewujudkan Perda itu," ungkapnya.
Usulan tersebut disambut baik oleh perwakilan Drs Bambang Aryawan MM. Masukan dari kaum difabel mengenai kesejahteraan IDP dan perlu adanya Perda disabilitas di Purworejo akan disampaikan kepada Bupati. "Akan kita kaji lebih dalam sebelum nantinya disetujui oleh DPRD dan diterapkan di Kabupaten Purworejo," katanya. (ndi)
