 |
| ilustrasi |
Aksi perpeloncoan itu terjadi di hari terakhir masa PLS Rabu lalu (20/7). Sejumlah siswa baru di SMAN 21 Makassar dipaksa kakak kelasnya yang juga pengurus OSIS untuk menyanyikan mars Partai Perindo. Di masyarakat mars Perindo juga jadi omongan karena kerap muncul di layar kaca.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak tinggal diam menerima laporan lagu partai politik masuk lingkungan sekolah itu. "Kami selidiki. Akan saya konfirmasi langsung ke dinas pendidikan Makassar, " jelas Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud Daryanto kemarin (21/7).
Meskipun belum mendapatkan laporan resmi, Daryanto menduga perpeloncoan itu murni ulah iseng dari panitia PLS. Dia mengatakan kejadian itu sesuatu yang diorganisir baik oleh dinas pendidikan, guru, maupun dari partai politik bersangkutan. Dia meyayangkan minimnya pendampingan oleh guru sehingga ada pemaksaan menyayikan lagu Partai Perindo itu.
Menurutnya meskipun sudah ada ketentuan supaya masa orientasi berlangsung ramah, tetapi masih ada saja praktek perpeloncoan. Diantaranya dia temukan saat melakukan inspeksi di SMAN 5 Karawang, Jawa Barat. Dia menemukan praktek menjurus perpeloncoan seperti aksi membentak, kewajiban membawa tanaman bungan, dan masuk sekolah pukul 05.00.
Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Retno Listyarti menyayangkan masuknya lagu partai politik di kegiatan sekolah. ’’Sekolah seharusnya steril dari politik praktis,"jelas dia. Menurutnya guru dan kepala sekolah telah lalai dalam menyelenggarakan masa PLS. Tindakan tegas perlu dilakukan, supaya tidak terulang di sekolah lainnya.
Mendikbud Anies Baswedan tidak kaget masih ada praktek perpeloncoan di masa PLS. Perpeloncoan yang sebenarnya sebuah pelanggaran, dianggap sesuatu yang biasa. "Sebab selama ini sudah menjadi budaya, "jelasnya.
Anies mengatakan meskipun masih ada indikasi perpeloncoan, jumlah kasusnya jauh lebih sedikit dibanding sebelumnya.
Mantan Mendikbud Wardiman Djodjonegoro menuturkan kegiatan orientasi siswa awalnya dulu cukup bagus. Yakni sebagai ajang pengenalan lingkungan baru kepada anak-anak di masa transisi. Namun pada perkembangannya kegiatan ini melenceng dan diwarnai aksi perpeloncoan. "Masalahnya muncul karena tidak ada yang mengawasi dan tidak ada sanksi bagi pelanggarnya, " kata dia.
Terpisah, Ketua DPP Partai Perindo Arya Sinulingga memastikan kalau partainya tidak tahu-menahu tentang temuan terkait masa pengenalan sekolah di SMAN 21 Makassar. ”Yang pasti dari Partai Perindo tidak melakukan hal-hal yang tidak semestinya,” tegas Arya.
Dia menambahkan, kalau partainya tidak punya kekuasaan yang bisa memaksa sebuah sekolah ataupun pelajar. ”Apalagi, meminta siswa menyanyikan Mars Perindo, kami tidak punya kekuasaan itu,” tandasnya. (wan/dyn)
