Kerjasama itu diwujudkan dengan penandatangan nota kesepakatan atau MoU oleh tiga institusi tersebut di Gedung F Kompleks Setda Kebumen, Senin (22/8/2016).
Penandatangan dilakukan masing-masing oleh Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Kebumen I Gusti Ayu Mirah Sutrisni dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan kantor Cilacap, Alpian.
Dari data yang ada, jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan di Kebumen memang masih minim. Yakni baru 15 persen dari 319 perusahaan atau sekitar 5.000-an tenaga kerja yang ada di Kebumen.
Beda halnya dengan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah mencapai angka 874.765 peserta atau 65 persen dari total penduduk Kebumen.
"Melalui penandatangan MoU ini kami harapkan cakupan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional, baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan bisa lebih meningkat," ujar Bupati Fuad saat menyampaikan sambutan pada acara yang juga dihadiri Kepala Dinas Kesehatan dr Hj Rini Kristiani, Kepala Badan Penanaman Modal Pelayanan perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Kebumen Aden Andri Susilo, Asisten Ekonomi Tri Haryono, kalangan pengusaha serta SKPD terkait.
Menurut bupati, Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar sekaligus bentuk perluasan pelayanan Pemkab Kebumen kepada masyarakat. Apalagi mengingat begitu pentingnya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan bagi masyarakat. Bupati bahkan menggunakan istilah “Sadikin” atau sakit jadi miskin yang tidak akan terjadi jika menjadi peserta BPJS Kesehatan. Karena penyakit yang diderita peserta BPJS Kesehatan dapat dilayani tanpa dipungut biaya lagi selain iuran bulanan.
Pada kesempatan itu, Bupati Fuad juga memaparkan rencana mewujudkan kepesertaan BPJS Kesehatan full coverege kecamatan. Di mana ada satu kecamatan yang seluruh warganya terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan.
"Ada dua kecamatan yang menjadi alternatif program ini. Yakni Kecamatan Padureso dan Klirong. Nanti akan kami mapping sekaligus dilakukan pengkajian untuk menentukan kecamatan mana yang dipilih," kata bupati.
Padureso menjadi alternatif karena sisa warga yang belum mengikuti program BPJS Kesehatan paling sedikit, yakni hanya 8 ribu orang. Sementara Klirong dipilih dari aspek jumlah kepesertaan yang paling banyak.
Terkait BPJS Ketenagakerjaan, bupati mengingatkan kepada para pengusaha agar bisa memberikan hak-hak karyawan, termasuk mengikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Apalagi hal ini juga merupakan amanat undang-undang sehingga menjadi kewajiban pengusaha untuk mematuhi aturan itu.
"Dengan sudah dijaminkannya pekerja dengan BPJS Ketenagakerjaan, maka akan timbul rasa aman dan nyaman para pekerja dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari," bebernya.
Usai penandatanganan MOu, dilanjutkan dengan dengan sosialisasi kepada pengusaha dan perwakilan kecamatan yang menghadirkan narasumber Kasi Pemasaran BPJS Kesehatan Wilayah Kebumen Muh Subhan dan Kepala Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Kebumen Aam Cahyono. (has)
