Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kabupaten Purworejo Gentong Sumharjono, mengatakan, Purworejo mendapat jatah meningkatkan sebanyak 14.000 rumah dari provinsi. Nantinya setiap rumah mendapat kucuran dana senilai Rp 10.000.000
"Tahun 2016 ini kami akan melakukan penanganan terhadap 570 rumah yang ada di 59 desa kategori merah di 16 kecamatan.
Di tahun berikutnya akan direhab 1.000 rumah," ucapnya, kemarin.
Kepala Bidang Pengembangan Penataan Kawasan Perdesaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam BKBPM, Sri Wahyuningsih menambahkan untuk menyelesaikan RTLH, pihaknya berusaha menggandeng pihak ketiga dari unsur BUMN maupun BUMD dan juga pihak swasta untuk terlibat.
"Banyak unsur yang sudah terlibat dalam kegiatan itu yang secara resmi kita launching di SAC Kutoarjo dan dipimpin oleh Bank Jateng," kata Wahyuningsih.
Wahyuningsih menambahkan, diantara rumah-rumah tidak layak huni di Kabupaten Purworejo tidak hanya dimiliki masyarakat umum, tapi juga ada anggota Pegawai Negeri Sipil. Sebagian besar dari mereka merupakan pegawai dari golongan kecil yang pengangkatannya belum lama.
"Karena mereka PNS, praktis tidak bisa mendapatkan bantuan. Kita berusaha membantu dan mengupayakan ke pihak ketiga agar bisa membantu. Salah satunya PT Taspen Purwokerto yang memberikan bantuan bedah rumah untuk dua PNS di Purworejo," katanya.
Kepala Cabang PT Taspen Purwokerto Partogi Simatupang menyatakan bantuan bedah rumah menjadi salah satu programnya yang dinamakan bina lingkungan. Pemberian bantuan itu atas usulah dari Pemkab.
"Kita hanya meneruskan kebijakan dari pusat dan harapan kami, akan banyak badan usaha atau perusahaan yang turut serta dalam kegiatan ini. Karena masih banyak warga yang membutuhkan uluran tangan," ungkap Partogi. (ndi)
