 |
| ilustrasi |
Kepada Ekspres Sunu mengungkapkan kekecewaannya. Saat pertemuan berlangsung, kata dia, porsi waktu yang diberikan tidak seimbang, warga urut sewu juga tidak diberi waktu untuk melakukan pemaparan. Warga hanya diberi kesempatan bicara saat usai pihak TNI menyampaikan paparan.
“Ini forum apa? Disini TNI diberi waktu untuk menyampaikan pemaparan tentang tanah Urut Sewu menurut versi mereka sendiri. Sedangkan kami hanya diberi kesempatan saat bicara pada waktu sesi tanya jawab,” ujarnya dengan nada tinggi.
Dia lantas mempertanyakan kedatangan DPR RI ke Kebumen yang awalnya bertujuan untuk mencari fakta tentang Urut Sewu. Faktanya, DPR RI datang sudah bersama dengan tentara. Seharusnya kalau memang mau mencari fakta, maka DPR RI harus turun secara langsung ke lapangan. Bukan malah datang ke Kebumen bersama dengan tentara. “Ini sepertinya sudah diskenario dari awal. Mereka meminta bukti dari kami, padahal semua bukti telah kita berikan,” terangnya.
Posisi forum lanjut Sunu, juga terkesan sudah disetting sedemikian rupa, dari pihak TNI dan DPR RI duduk bersama Bupati Kebumen Ir H Mohammad Yahya Fuad SE, sedangkan warga Urut Sewu, duduk mendengarkan pemaparan tanda ada podium. “Saya menilai acara itu, seperti penyuluhan saja. Dimana sang penyuluh mempresentasikan materinya dan peserta forum dipersilakan untuk bertanya,” paparnya.
Jika memang mau menyelesaikan masalah, kata Sunu, maka dilaksanakan diskusi panel. Artinya antara TNI dan masyarakat duduk bersama, dan saling memaparkan satu sama lain. “Kalau DPR memaparkan hasil penelitiannya menurut saya tidak masalah. Namun kalau DPR RI hanya mendengarkan pemaparan dari TNI maka ini forum apa, dan diadakan untuk apa. Disini kami diundang hanya untuk dipojokkan,” terangnya.
Sunu menambahkan, jika persoalan tanah Urut Sewu masih dilaksanakan dengan cara seperti ini, maka sampai kapan pun tidak mungkin akan terselesaikan. Masyarakat seakan sengaja dibuat lelah, ini dilakukan dengan cara mengulur-ulur waktu. “Ada tim indepandenlah, ada lagi pencari faktalah, dosen dan lain sebagainya. Semua datang dan memberi harapan, namun dikemudian hari,lagi-lagi masyarakat dikecewakan. Semua ini seakan-akan sengaja dilakukan untuk membuat masyarakat lelah,” ucapnya.
Seperti diberitakan, konflik urut sewu antara tentara dan warga dipicu soal lahan. Hingga saat ini, kedua belah pihak masih belum sepakat dengan batas kepemilikan. Untuk menyelesaikan persoalan itu, pemerintah kini campur tangan salah satunya menggelar pertemuan kemarin. (mam)
