Rukma mengatakan pemotongan anggaran layak dilakukan karena memang kondisi keuangan sedang defisit. Tapi seharusnya yang dihilangkan anggaran kegiatan rutin saja. Seperti perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kerja (ATK) karena sekarang sudah serba paperless, dan lain sebagainya. ”Yang penting, program yang bersinggungan langsung dengan masyarakat, jangan dihilangkan,” tegasnya.
Meski Pemprov Jateng mengaku tidak memotong anggaran yang berpengaruh langsung kepada penduduk, kenyataannya masih ada program infrastrukur yang disunat. Salah satunya menyusutkan target pembangunan embung, dari 50 menjadi 27 unit.
Selain itu, masih ada beberapa program lain hasil aspirasi dewan yang tidak terlaksana. Bagi Rukma, kemacetan aspirasi ini bisa membuat warga mengecap buruk para anggota dewan. ”Kami bisa dianggap tukang ngapusi. Tidak bisa menyalurkan aspirasi. Kasihan anggota dewan ketika kembali ke dapilnya,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menampik pernyataan itu. Dia merasa tidak ada aspirasi dewan yang macet. Bahkan berani menjaminnya. ”Kalau aspirasinya sudah sesuai prosedur, saya jamin tidak ada yang macet,” ucapnya.
Dia meminta, para dewan yang merasa tidak tersalurkan aspirasinya, bisa langsung menghadap langsung. ”Kalau memang ada, akan saya ogok-ogok biar langsung jalan. Yang penting memenuhi syarat dan ketentuan,” cetusnya. (amh/ric/ce1)
