Temui Bupati, Warga Candirenggo Beberkan "Dosa-dosa" Kades

IMAM/ESKPRES

KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Sebanyak 10 warga Desa Candirenggo Kecamatan Ayah menghadap Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, Sabtu (19/11/2016). Dalam pertemuan yang digelar di Rumah Dinas Bupati Kebumen itu, sekelompok warga yang mengatasnamakan Kelompok Warga Peduli Masyarakat Desa Candirenggo (KWPMDC), membeberkan dosa-dosa Kepala Desa (Kades) Candirenggo Kecamatan Ayah.

Kepada Bupati Kebumen, HM Yahya Fuad, mereka memaparkan panjang lebar dugaan penyimpangan yang dilakukan Kepala Desa Candirenggo, Waluyo, mulai dari nama yang tidak sesuai dengan aslinya, pemalsuan tanda tangan hingga praktek korupsi yang dilakukan selama ini. Paparan itu lengkap dengan beberapa bukti-buktinya yang ditulis dalam berkas setebal 63 halaman. Satu bendel dokumen yang berisi tentang data-data tersebut ditandatangani oleh, Miyanto, Fanani Zuhri, M Mustofa, Hananto, Masno dan  Kosasi.

“Ini baru sebagian kecil saja, selain itu masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh Kades Candirenggo,” tutur koordinator KWPMDC Miyanto.

Dijelaskannya, baik secara kependudukan, maupun Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, nama Kepala Desa Candirenggo adalah Waluyo. Namun dalam administrasi serta surat menyurat, Kades Candirenggo selalu menggunakan nama Ady Waluyo. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan nama sebenarnya. Praktek korupsi juga dilakukan oleh Kades Candirenggo  diantaranya pengembalian retribusi PDAM yang justru digunakan untuk kepentingan pribadi.

Penjualan tanah kemakmuran/bengkok juga dilaksanakan tanpa melalui proses lelang. Planjan (bawon padi dari manca desa yang memiliki sawah di Candirenggo) Rp 5 Juta per tahun juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Bahkan penyimpangan juga dilakukan pada penjualan kayu jati dan pengembalian retribusi PBB. “Ini melanggar pasal 362 KUHP yaitu pencurian,” kata Miyanto.

Pelaksanaan Bantuan pemerintah Provinsi Tahun 2014 dan bantuan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu (P2MKM) juga tidak sesuai prosedur. Penjualan tanah desa kepada PWRI Rp  105 juta penggunaanya tidak jelas. Kades juga telah memakai uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 70 juta. “Bahkan uang Dana Desa (DD) tahap I 2016, digunakan untuk membeli satu unit mobil Toyota Camry. Terdapat saksi pada kasus pembelian mobil tersebut,” tegasnya.

Penyimpangan dan pemalsuan tanda tangan Waluyo juga telah diadukan oleh kelima warga tersebut kepada Polres dan Kejaksaan Negeri  Kebumen.

“Hari ini kami sowan kepada bupati, agar memberikan surat ijin pemeriksaan Kades Candirenggo. Dengan demikian maka pihak penyidik baik Polres maupun Kejaksaan dapat segera memeriksa Waluyo. Sebab Hari Selasa kemarin (15/11) pihak polres mengaku belum mendapat surat ijin dari bupati,” tegasnya.(mam)

Berita Terbaru :

November 21, 2016