 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Penetapan APBD yang dibacakan oleh Sekretaris DPRD HA Dwi Budi Satrio, melalui Rapat Paripurna DPRD tersebut setelah sebelumnya mendapat evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Dari hasil evaluasi gubernur, Pemkab Kebumen diminta tetap konsisten mendukung lima bidang pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Hal ini untuk menjaga kesinambungan pembangunan secara nasional dan keterpaduan kebijakan, program dan kegiatan. Antara pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran belanja daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam Raperda APBD Kabupaten Kebumen 2017.
Anggaran belanja sebesar Rp 2,712 triliun lebih dialokasikan diantaranya untuk anggaran iuran asuransi kesehatan sebesar Rp 20,515 miliar lebih. Selain itu, penyediaan anggaran untuk jenis belanja modal sebesar Rp 476,373 miliar lebih atau 17,56 persen dari total belanja daerah dalam pelaksanaannya mempedomani Pasal 87 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
Sedangkan untuk pendapatan daerah pada APBD 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 134.765 miliar lebih atau 4,85 persen dari target pendapatan daerah pada Perda Perubahan ABPD tahun anggaran 2016. Pemerintah Kabupaten Kebumen diminta mengoptimalkan pencapaian dan peningkatan target pendapatan. "Disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada dengan mengacu pada Peraturan Perundang-undangan dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian nasional dan daerah," kata Dwi Budi Satrio, membacakan rancangan keputusan APBD 2017.
Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Cipto Waluyo itu dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan DPRD, serta 38 anggota lainnya. Sedangkan dari pihak eksekutif juga hadir Wakil Bupati Yazid Mahfudz, para staf ahli, asisten Sekda, serta pimpinan SKPD lainnya.
Wakil Bupati Yzaid Mahfudz, dalam sambutannya menyampaikan dalam APBD telah termuat alokasi pendapatan dan belanja. Untuk PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. "Pendapatan dari pusat telah disesuaikan dengan pagu definitif. Sedangkan pendapatan dari provinsi diasumsikan secara rasional," kata Yazid Mahfudz.
Sedangkan untuk alokasi belanja, kata Yazid, kegiatan yang akan dibiayai mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan yang berlaku. Serta disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya yang ada. Wakil Bupati berharap dengan telah ditetapkannya APBD 2017, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar, tertib dan terkendali. Sehingga hasilnya bermanfaat dan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kepada seluruh jajaran eksekutif dan legislatif, saya mengajak untuk tetap bersemangat, kerja keras, kerja cerdas. Dengan meningkatkan kinerja, citra dan produktifitas, melalui peningkatan pelayanan yang prima kepada masyarakat disegala bidang," tandas bupati.(ori/adv)
