 |
| sudarno ahmad/ekpres |
Hadir pada acara tersebut, Sekda yang juga Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kebumen Adi Pandoyo. Para pejabat di jajaran Pemkab Kebumen, serta pengurus Korpri se Kabupaten Kebumen.
Yazid Mahfudz, menyatakan pengharapan masyarakat saat ini terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sangat besar. "Karenanya, saudara-saudara sebagai Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur," tegas pria yang karib disapa Gus Yazid.
Gus Yazid meminta komitmen Korpri Kabupaten Kebumen untuk menjaga netralitas. Korpri yang netral akan tercipta apabila secara konsisten dapat berada di luar kepentingan penguasa dan partai politik.
Artinya, netral dari berbagai pengaruh semua golongan dan parpol serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Netralitas PNS diwujudkan dengan menetapkan suatu sistem, bahwa siapapun pimpinan politik yang akan memimpin lembaga birokrasi pemerintah. PNS akan selalu loyal kepada pimpinan terpilih, siap mewujudkan visinya. Serta memberikan pelayanan yang sama kepada semua golongan masyarakat.
Hal tersebut menjamin tegaknya birokrasi yang bebas dari keterikatan politik. Sehingga mampu mengemban tugas sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat secara lebih mandiri. "Sekaligus siap melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Selaku Dewan Pembina Korpri, wakil bupati meminta anggota Korpri membongkar pola pikir dan mentalitas lama yang negatif. Jadikan revolusi mental sebagai gerakan bersama seluruh anggota Korpri, bukan sebatas program atau proyek yang digerakkan oleh anggaran. "Terus upayakan terwujudnya birokrasi yang dinamis, inovatif dan responsif terhadap perkembangan zaman. Pangkas semua kerumitan birokrasi serta pastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik dengan kualitas tinggi dan waktu yang cepat," pintanya.
Menurutnya, birokrasi harus adaptif dan inovatif dengan tantangan-tantangan baru. Pelayanan publik harus bisa dilakukan dengan lebih efisien dan kompetitif. "Untuk itu, saya minta agar mekanisme kerja birokrasi juga harus berubah ke arah sistem pemerintahan elektronik atau E-Government. Mulai dari budgeting, procurement, audit, catalog, purchasing, cash flow management system dan banyak lagi yang lain," tandasnya.
Resepsi dan Pengajian Akbar Dalam Rangka Peringatan HUT Ke-45 Korpri itu juga diisi tausiyah oleh KH Ali Mu’in, Dosen IAIN Purwokerto.(ori)
