Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD H Agung Prabowo, didampingi Bagus Setiyawan itu tidak dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati maupun Sekretaris Daerah (Sekda). Dari pihak eksekutif diwakili oleh Asisten Administrasi Setda Kebumen Diah Woro Palupi.
Ada yang menarik pada rapat paripurna yang tidak dihadiri oleh bupati, kemarin. Dari delapan fraksi yang ada di DPRD Kebumen, Fraksi Partai Demokrat menjadi satu-satunya fraksi yang tidak menyampaikan pemandangan fraksinya dihadapan rapat paripurna. Fraksi gabungan Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu lebih memilih menyerahkan langsung kepada pimpinan sidang.
"Mohon ijin pimpinan, karena pertimbangan berbagai hal kami dari Fraksi Partai Demokrat akan menyerahkan hasil pencermatan kami langsung kepada pimpinan dan bukan membacakannya podium, " kata Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ahmad Khaeroni. Sayangnya, Akhmad Khaeroni tidak merinci jelas alasannya tidak membacakan pendapat fraksinya di podium. Namun, demikian pimpinan menerima keputusan Fraksi Partai Demokrat itu.
Sementara itu, sejumlah fraksi mengkritik keterlambatan pihak eksekutif menyampaikan Rancangan APBD 2017. Padahal menurut Permendagri 31 tahun 2016, penyampain yang seharusnya sudah diserahkan pada minggu pertama bulan Oktober. Namun, pihak eksekutif baru menyampaikannya pada 5 Desember lalu.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) memaklumi keterlambatan tersebut. Melalui juru bicaranya, Chumndari, FPKB menyadari banyaknya faktor penyebab, baik faktor internal maupun eksternal yang ada di Kabupaten Kebumen yang menyebabkan keterlambatan tersebut. "Namun begitu FPKB meminta kepada Ekskutif maupun legislatif untuk bersama-sama secara serius dengan mengedepankan kualitas pembahasan . Serta menyelesaikan tahapan pembahasan ini sesuai dengan jadwal badan Musyawarah yang telah di tetapkan oleh DPRD," tegas Chumndari.
Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Wijil Triatmojo menyoroti target pendapatan pajak pada 2017 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Target pendapatan dari sektor pajak pada 2017 hanya sebesar Rp 57.732.000.000 dibawah realisasi tahun 2016 sebesar Rp 58.432.000.000. "Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kabupaten yang memiliki kapasitas fiskal rendah. PAD hanya 11 persen menyumbangkan pendapatan daerah hal ini menandakan ketergantungan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Fraksi kami menanyakan bagaimana upaya untuk menaikan PAD dan kenapa pendapatan pajak ditargetkan menurun di tahun 2017," tanya Wijil dihadapan rapat paripurna.
Pada kesempatan itu, Fraksi Partai Gerindra juga menyoroti salah satu permasalahan yang ada di Kabupaten Kebumen yaitu tingginya angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu (AKI). Data yang ada pada tahun 2015 AKB mencapai 9,83 kematian per 1.000 kelahiran hidup. Mengalami kenaikan dari angka tahun 2011 yang mencapai angka 8,84 kematian per 1.000 kelahiran hidup.
Sementara AKI juga mengalami kenaikan dari 42,5 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2011 menjadi 68,48 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. "Hal ini tentu harus disikapi dengan sangat serius, Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan berapa alokasi anggaran dan kegiatan yang khusus untuk menangani AKI dan AKB," tegas Wijil.
Setelah Fraksi Partai Gerindra, pemandangan umum fraksi selanjutnya secara berturut-turut, Fraksi Parta Golkar oleh Akhmad Marsudiyanto, Fraksi Keadilan Nurani Oleh Nur Hidayati SH, Fraksi Partai Nasdem oleh Sarwono. Kesempatan berikutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa oleh Chumndari, Fraksi PAN oleh Fajar Fihelmina, dan Fraksi PDI Perjuangan oleh Danang Adi Nugroho.
Rapat paripurna penyampaian Pemandangan Umum fraksi ini dihadiri 36 anggota DPRD dibuka pukul 10.15 WIB dan berakhir sekira pukul 12.50 WIB. Untuk tahapan proses selanjutnya, DPRD menyerahkan sepenuhnya Pemandangan Umum Fraksi kepada Bupati untuk memberikan Tanggapan dan/atau Jawaban yang akan disampaikan hari ini, Rabu (7/12).(ori)
