 |
| sudarno ahmad/ekspres |
Komisi C DPRD Kebumen meminta agar hal tersebut dapat diimplementasikan sebaik-baiknya. "Khusus untuk pengadaan kendaraan air Jetski agar dipertimbangkan kembali. Karena kondisi perairan kita yang tidak memungkinkan serta masyarakat Kebumen yang masih menyukai hal-hal yang bersifat tradisional serta berwisata dengan murah meriah dan dapat terjangkau," kata juru bicara Komisi C Qoriah Dwi Puspa, pada rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi terhadap Raperda APBD 2017, Selasa (13/12/2016).
Komisi C juga menyoroti, pembangunan obwis Goa Jatijajar pada 2016 dialokasikan anggaran sebesar Rp 10.000.000.000 dan pada 2017 sebesar Rp 6.414.775.000. Anggaran itu peruntukannya untuk merelokasi pasar seni dan taman wisata di Objek Wisata Goa Jatijajar. "Komisi C minta agar dengan anggaran yang cukup besar diharapkan bisa menjadi ikon pariwisata di Kabupaten Kebumen," pintanya.
Komisi C juga mengkritik kondisi riil pariwisata di Kebumen masih sangat diperlukan pembenahan. Terutama pada ruas jalan menuju obyek wisata disepanjang jalan masih terlihat kumuh dengan tumbuhnya rumput dan pepohonan yang tidak terawat. Selin itu, petunjuk arah menuju lokasi obyek wisata yang masih sangat minim. Komisi C minta agar dilakukan koordinasi lintas SKPD sehingga hal tersebut bisa tertangani secara maksimal.
"Terhadap target pendapatan 9 obyek wisata sebesar Rp 6.600.000.000 pada tahun 2017, Komisi C minta agar dapat dipacu sehingga target tersebut bisa tercapai pada tutup tahun anggaran," imbuhnya.
Melalui juru bicaranya, Sri Parwati, Komisi A DPRD menyoroti anggaran pendidikan yang bersifat fisik cukup besar, dibandingkan anggaran untuk non fisik. Besarannya terpaut sangat jauh, sehingga kedepan tidak terkesan dinas pendidikan lebih dominan mengurusi pengembangan fisik bangunan tetapi lebih menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidik melalui program pendidikan dan pelatihan.
Komisi A mengapresiasi terhadap bidang PAUD yang mampu mengakomodir seluruh lembaga PAUD yang ada di Kabupaten Kebumen dengan jumlah calon penerima BOP PAUD sejumlah 1.105 lembaga. Dengan total anggarannya sebesar Rp 21,7 miliar. "Untuk itu komisi A meminta untuk kepada Dinas Pendidikan untuk mengiformasikan kepada calon penerima supaya mempersiakan administrasinya lebih dini .
Komisi A juga mengapresiasi kepada Pemerintah yang telah mengakomodir permintaan GTT dalam hal peningkatan kesejahteraan mereka," ujar Sri Parwati.
Komisi A meminta kepada Dinas Pendidikan untuk berani melakukaan terobosan dalam rangka lebih memperhatikan kesejahteraan GTT. Diantaranya, mengoptimalkan tiga sumber dari APBD, dana BOS dan sumbangan sukarela dari masyarakat yang sifatnya tidak mengikat. Sehingga nantinya kesejahteraan GTT akan terpenuhi minimal sebesar Upah Minimal Kabupaten (UMK).
Sementara Komisi B melalui juru bicaranya, Sri Susilowati, Bagian Kesra Setda Kebumen untuk lebih berhati-hati secara teknis dalam menentukan TPQ yang akan difasilitasi bantuan keuangan dari APBD. "Hal ini agar kedepan dalam pelaksanaannya tidak menjadi temuan BPK," tegas Sri Susilowati.
Sedangka Komisi D melalui juru bicaranya, Adib Mutaqim, mendukung terhadap rencana Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dalam percepatan pembanguan di wilayah pedesaan sebagai wujud atau target pertumbuhan ekonomi. Serta mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Kebumen. "Untuk itu Dinas Pekerjaan Umum bisa menjadi salah satu Dinas yang akan mendorong akselerasi, bagi tercapainya tujuan dan visi misi daerah yang tertuang dalam RPJMD," ucapnya.(ori)
