JAKARTA – Pihak istana ternyata belum menyatakan sikap final terhadap rencana Kemendikbud menghentikan sementara ujian nasional (unas). Presiden Jokowi ternyata menunda (pending) pembahasan unas bersama Mendikbud Muhadjir Effendy dan menteri lainnya.
Penjelasan sikap istana atas rencana moratorium unas itu disampaikan Seskab Pramono Anung. Politisi PDIP itu mengatakan, Pembahasan ujian nasional dalam rapat kabinet paripurna 8 Desember lalu dinilai pemerintah belum benar-benar efektif. Karena itu, pemerintah akan membahas persoalan itu sekali lagi dalam rapat kabinet terbatas. Hanya, waktu pelaksanaan rapat terbatas itu masih belum bisa dipastikan.
Pada rapat kabinet paripurna tersebut, sebenarnya belum ada keputusan apapun mengenai nasib unas. Apakah bakal dimoratorium atau tidak. ’’Masih ada perbedaan pandangan di antara yang hadir dalam rapat tersebut,’’ ujarnya kemarin (13/12). Hanya, dia tidak menyebut siapa saja yang berbeda pendapat itu.
Pramono menuturkan, visi utama yang diinginkan pemerintah adalah membuat peserta didik mampu bersaing dalam kompetisi global. Di satu sisi, pendidikan Indonesia belum mampu menembus posisi 10 besar terbaik di dunia.
Unas sendiri dimulai saat era Wapres Jusuf Kalla masih menjadi Menko Kesra di Kabinet Presiden Megawati Sukarnoputri. ’’Sehingga beliau (JK) sangat memahami ini dan mengusulkan agar moratorium itu dievaluasi lagi,’’ lanjut Pramono. Usulan itu direspons Presiden dengan meminta mendikbud mengevaluasi.
Hasilnya akan dilaporkan kembali pada rapat terbatas berikutnya. ’’Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dnegan evaluasi ujian nasional belum diputuskan dalam ratas tersebut (rapat kabinet paripurna),’’ tutur politikus 53 tahun itu. pembahasan mengenai ujian nasional sangat krusial, sehingga, tidak boleh dilakukan dnegan tergesa-gesa.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kemarin mengegelar pertemuan khusus dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Topik pertemuan itu adalah membahas rencana moratorium ujian nasional (unas) 2017.
Hingga akhir pertemuan, Muhadjir belum bisa dimintai komentar terkait pelaksanaan unas 2017. Sekjen FSGI Retno Listyarti menjelaskan pertemuan dengan Mendikbud Muhadjir Effendy berjalan cair. ’’Beliau diantaranya memaparkan tahapan dan langkah-langkah tindak lanjut moratorium unas,’’ jelas Retno usai pertemuan.
Dia menyambut baik rencana yang disiapkan oleh Kemendikbud. Diantaranya adalah dengan memberikan pelatihan guru dan pembenahan infrastruktur pendidikan. Selain itu Retno menuturkan sampai saat ini lelang percetakan naskah unas 2017 belum dilaksanakan. Sehingga peluang unas tetap dimoratorium tahun depan masih terbuka. (wan/byu)
Penjelasan sikap istana atas rencana moratorium unas itu disampaikan Seskab Pramono Anung. Politisi PDIP itu mengatakan, Pembahasan ujian nasional dalam rapat kabinet paripurna 8 Desember lalu dinilai pemerintah belum benar-benar efektif. Karena itu, pemerintah akan membahas persoalan itu sekali lagi dalam rapat kabinet terbatas. Hanya, waktu pelaksanaan rapat terbatas itu masih belum bisa dipastikan.
Pada rapat kabinet paripurna tersebut, sebenarnya belum ada keputusan apapun mengenai nasib unas. Apakah bakal dimoratorium atau tidak. ’’Masih ada perbedaan pandangan di antara yang hadir dalam rapat tersebut,’’ ujarnya kemarin (13/12). Hanya, dia tidak menyebut siapa saja yang berbeda pendapat itu.
Pramono menuturkan, visi utama yang diinginkan pemerintah adalah membuat peserta didik mampu bersaing dalam kompetisi global. Di satu sisi, pendidikan Indonesia belum mampu menembus posisi 10 besar terbaik di dunia.
Unas sendiri dimulai saat era Wapres Jusuf Kalla masih menjadi Menko Kesra di Kabinet Presiden Megawati Sukarnoputri. ’’Sehingga beliau (JK) sangat memahami ini dan mengusulkan agar moratorium itu dievaluasi lagi,’’ lanjut Pramono. Usulan itu direspons Presiden dengan meminta mendikbud mengevaluasi.
Hasilnya akan dilaporkan kembali pada rapat terbatas berikutnya. ’’Dengan demikian hal-hal yang berkaitan dnegan evaluasi ujian nasional belum diputuskan dalam ratas tersebut (rapat kabinet paripurna),’’ tutur politikus 53 tahun itu. pembahasan mengenai ujian nasional sangat krusial, sehingga, tidak boleh dilakukan dnegan tergesa-gesa.
Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kemarin mengegelar pertemuan khusus dengan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Topik pertemuan itu adalah membahas rencana moratorium ujian nasional (unas) 2017.
Hingga akhir pertemuan, Muhadjir belum bisa dimintai komentar terkait pelaksanaan unas 2017. Sekjen FSGI Retno Listyarti menjelaskan pertemuan dengan Mendikbud Muhadjir Effendy berjalan cair. ’’Beliau diantaranya memaparkan tahapan dan langkah-langkah tindak lanjut moratorium unas,’’ jelas Retno usai pertemuan.
Dia menyambut baik rencana yang disiapkan oleh Kemendikbud. Diantaranya adalah dengan memberikan pelatihan guru dan pembenahan infrastruktur pendidikan. Selain itu Retno menuturkan sampai saat ini lelang percetakan naskah unas 2017 belum dilaksanakan. Sehingga peluang unas tetap dimoratorium tahun depan masih terbuka. (wan/byu)