 |
| ISWARA BAGUS NOVIANTO/RASO |
“Progres sky bridge sekitar 70 persen. Pengerjaan masih cukup banyak dengan belum terpasangnya dinding atap dan alas,” ujar Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono yang meninjau proyek sky bridge di stasiun setempat didampingi Direktur Utama PT Kereta Api Indonsia (KAI) Edi Sukmoro kemarin (26/12).
Kapan ditarget rampung? Prasetyo belum berani memastikan. "Melihat progres seperti belum berani berjanji. Tetapi berharap finis 100 persen di 1 Januari 2017," ucapnya.
Terkait alasan keterlambatan, dia enggan menjelaskan. "Kalau soal itu, saya tidak bisa komentar. Itu bukan kewenangan saya," jelas dia.
Menurut Prasetyo, secara teknis, pengerjaan sky bridge antara di Terminal Tirtonadi dan Stasiun Balapan berbeda. Di stasiun, para pekerja harus menyesuaikan dengan window time (waktu jeda kereta). Selain itu, ketinggian proyek juga tidak sama karena harus disesuaikan agar tidak mengganggu laju KA.
"Jadi bentuknya bukan peresmian, tetapi hanya soft launching. Peresmiannya nanti kalau sudah jadi 100 persen," tandasnya.
Sekadar informasi, sky bridge akan dilengkapi fasilitas seperti eskalator, loket tiket dan aksesori penyempurna lainnya. Pantauan Jawa Pos Radar Solo di kawasan Stasiun Solo Balapan, sejumlah pekerja masih menyelesaikan proyek yang didanai APBN senilai Rp 21,5 miliar.
Di beberapa bagian masih ada yang terlihat tanpa atap, alas, dan dinding pengaman. Namun di bagian pintu masuk sky bridge sudah cukup sempurna.
Sementara itu, mulai hari ini, pengelolaan Terminal Tirtonadi resmi dilakukan pemerintah pusat. Pihak terminal akan membebaskan penarikan seluruh biaya retribusi sambil menunggu regulasi.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Terminal Tirtonadi Eko Agus Susanto menuturkan, pembebasan retribusi berlaku mulai 1 Januari 2017 pukul 00.00. "Mulai dari parkir hingga tarikan untuk kios-kios yang ada diterminal bebas retribusi,” ungkap Eko.
Lebih lanjut diterangkan kepala UPTD Terminal Tirtonadi, belum adanya regulasi baru yang mengatur penarikan retribusi. Peraturan daerah (perda) retribusi yang lama tidak bisa diterapkan karena status pengelolaan terminal sudah di tangan pemerintah pusat. "Untuk sementara bebas dulu sambil menunggu revisi PP Pendapatan Negara Bukan Pajak ditetapkan," jelasnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dijadwalkan menghadiri peresmian pengelolaan Tirtonadi oleh pusat hari ini. Sekaligus meresmikan layanan tiket elektronik (E-Ticketing) yang pertama di Indonesia. (ves/wa)
