 |
| M. AINUL ATHO' |
Hal itu terungkap dalam kegiatan 'Evaluasi Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Raskin)' kemarin. Masyarakat yang masuk sebagai Rumah Tangga Sasaran (RTS), nantinya akan menerima bantuan uang dalam bentuk non tunai sebesar Rp110.000 per KK. Dana tersebut, kemudian dapat digunakan berbelanja sesuai kebutuhan.
"Jadi nanti masyarakat menerima bantuan non tunai. Uang tersebut, bisa dibelanjakan sesuai kebutuhan dengan cara transaksi non tunai juga di E-Warong, yaitu bentuk kerjama dari program PKH. Masyarakat juga dapat menyetorkan sebagian uang tersebut untuk tabungan. Jadi masyarakat bisa membeli sesuai kebutuhannya," jelas Kabid Sosial pada Dinsosnakertrans, Priyetni usai acara.
Priyetni mengaku sampai saat ini belum menerima update data terbaru terkait RTS yang akan menerima bantuan tersebut mulai Januari 2017. Jika mengacu pada data tahun 2016, maka jumlah RTS penerima raskin yakni sebanyak 8.261 KK. "Kami belum menerima datanya dari Kementrian Sosial berapa yang akan menerima bantuan tahun depan," katanya.
Menurut Priyetni, saat ini Kementrian masih memproses data tersebut, karena untuk memastikan data yang valid memang dibutuhkan proses yang cukup panjang. Selain itu, juga tengah dibahas perbankan yang akan bekerjasama dengan Kemensos terkait pengadaan kartu non tunai dan pendistribusiannya.
Kabag Perekonomian Setda Pekalongan, Setiyo Susilo menambahkan, untuk penyelenggaraan raskin selama tahun 2016 di Kota Pekalongan berjalan dengan baik. Saat ini, hampir seluruh kelurahan sudah melunasi uang pembayaran raskin. "Dari Rp2.379.168.000 saat ini yang masih tertunggak hanya Rp103 juta (data per Selasa 13/12), dari 22 kelurahan. Tapi saat ini juga sudah ada yang mau melunasi kembali," tambahnya.
Ia menegaskan, raskin Desember merupakan alokasi terakhir. Mulai 2017, raskin akan diganti dengan program rastra atau beras sejahtera yang penanganannya dilakukan dari Dinas Sosial.
Wakil Walikota Pekalongan, Moch Saelany Machfudz mengatakan, saat ini Pemkot juga tengah melakukan pendataan untuk menghasilkan data kemiskinan tunggal yang valid. Data itulah yang nanti akan menjadi acuan dalam penanganan kemiskinan di Kota Pekalongan termasuk dalam pemberian program bantuan Rastra. "Sementara ini SKPD masih sendiri-sendiri, sehingga penanganan kemiskinan masih parsial. Nah saat ini masih dilakukan pendataan kembali, kami serahkan ke Tim Penanggulangan Kemiskinan untuk fokus melakukan pendataan. Sehingga ketika sudah ada data tunggal sudah maka penanganan kemiskinan akan lebih efektif," tandasnya.(nul)
