"Kabinet Fuad-Yazid" Dinilai Belum Penuhi Harapan Publik

KEBUMEN (kebumenekspres.com)- Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru yang baru saja dilantik Bupati Kebumen, HM Yahya Fuad, dinilai masih belum memenuhi harapan publik. Apalagi, bila dikaitkan dengan harapan masyarakat yang menginginkan "wajah-wajah baru" di jajaran birokrasi Kebumen setelah terungkapnya perkara korupsi suap ijon proyek Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kebumen yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengamat kebijakan Kebumen, Achmad Marzoeki dimintai tanggapannya soal "kabinet Fuad-Yazid" tersebut mengaku, komposisi tersebut belumlah ideal. Bahkan, bisa disebut belum memenuhi harapan publik. Apalagi di tengah "guncangan" penanganan perkara sap ijon proyek Dikpora yang saat ini tengah ditangani KPK.

Dengan adanya kejadian tersebut, masyarakat Kebumen sejatinya memiliki harapan SOTK pilihan Yahya Fuad terdapat banyak "penyegaran". Namun, tampaknya masyarakat masih harus menunggu lebih lama melihat adanya wajah-wajah baru di jajaran birokrasi Kebumen.

Salah satu yang dikritisi Achmad Marzoeki, soal masih menjabatnya Kepala Dinas Kesehatan Yohanita Rini Kristiani. Menurut Marzoeki, Rini sudah terlalu lama menjabat sehingga idealnya harus ada kaderisasi. "Apalagi di media sosial masih sering ada publikasi masyarakat yang perlu penanganan kesehatan khusus mengalami kekurangan biaya, menunjukkan belum optimalnya pembiayaan kesehatan yang menjadi program unggulan ketujuh Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen," ujarnya, Minggu (1/1/2017).

Baca juga:
(Hasil Pemeriksaan KPK akan Jadi Pijakan Bupati Susun SOTK)


Selain Dinas Kesehatan, Achmad Marzoeki juga menyoroti dua pejabat yang kembali masuk dalam SOTK ini. Keduanya, yakni  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Hery Setyanto yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Serta, Kepala Dinas Pendidikan, Achmad Ujang Sugiyono yang kembali dipercaya sebagai Kepala Dinas Pendidikan.

Menurut Achmad Marzoeki, penunjukan keduanya kembali mengingatkan pada adanya kasus OTT KPK terhadap PNS Disparbud yang terlibat ijon proyek pada Disdikpora. Mengingat, salah satu tersangka, Sigit Widodo,  adalah bawahan Hery Setyanto saat menjabat Kepala Dinas Pariwisata. Lebih-lebih Ujang Sugiono yang menjabat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang dinilai "lalai" lantaran ada praktek korupsi di dinas yang dipimpinnya dan pelakunya adalah dari Dinas pariwisata.

"Adanya OTT menunjukkan kelemahan kedua kepala dinas dalam mengelola bawahannya. Kepala Disparbud Hery Setyanto bisa tidak mengetahui ada bawahannya yang masih mengurusi kegiatan pada dinas lain, sebaliknya Kepala Disdikpora Ahmad Ujang Sugiono bisa kebobolan, ada PNS dinas lain yang ikut mengurusi kegiatan di dinasnya," kata pria yang akrab disapa Kang Juki tersebut.

Penunjukan Hery Setyanto sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disebut Kang Juki kurang tepat. "Dinas ini membutuhkan kecermatan.  (hery Setyanto) Barangkali lebih tepat ditempatkan pada posisi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, karena pernah punya pengalaman menjadi camat di kawasan perbatasan, yakni Sadang," ujarnya.

Pun demikian penunjukan Ahmad Ujang Sugiono, yang saat ini menjadi Kepala Dinas Pendidikan dinilai kurang sesuai. Mengingat, Ujang Sugiono mendapat "beban lebih besar" di Dinas Pendidikan yang memiliki rentang kendali yang sangat besar. Ujang Sugiyono, kata dia, mungkin lebih tepat  ditempatkan pada dinas dengan rentang kendali yang lebih kecil seperti Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. "Dinas Pendidikan itu rentang kendalinya sangat besar arena termasuk tupoksinya juga membina para tenaga pendidik,"ujarnya.

Di sisi lain, Achmad Marzoeki juga menyoroti belum terisinya tiga OPD di SOTK kali ini. Memang dalam pelantikan kemarin, masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum memiliki kepala dinas. Tiga kepala OPD  yang belum terisi yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Informasi dan Komunikasi dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

Baca juga:
(897 Pejabat "Kabinet Fuad-Yazid" Dilantik)


Meskipun sudah dijelaskan Bupati akan diisi melalui proses lelang,  Kang Juki mengatakan, belum terisinya tiga OPD tersebut bisa memunculkan dugaan lain. Kepala Satpol PP yang sekarang digabung dengan BPBD sepertinya semula tetap dipegang pejabat lama Ageng Sulistyo. "Ditariknya Ageng Sulistyo menjadi staf ahli mungkin ada masukan lain di detik-detik terakhir penetapan pejabat struktural, sehingga akhirnya posisi Kepala Satpol PP masih dikosongkan. Padahal bisa saja salah satu Kabid yang sudah senior seperti Bambang Priyambodo dinaikkan posisinya menjadi Kasatpol PP," ujarnya.

 Seperti diberitakan, sebanyak 897 pejabat struktural di jajaran Pemkab Kebumen dilantik pada acara pengukuhan dan pengangkatan pejabat struktural di Alun-alun Kebumen, Sabtu (31/12/2016).

(cah)

Berita Terbaru :

Januari 02, 2017