JAKARTA – Sumijah tampak semringah saat berada di tribun GOR POPKI Cibubur kemarin (23/2). Nenek 65 tahun asal Bogor itu merupakan salah satu penerima bantuan pangan nontunai yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Kini dia memiliki tabungan hasil subsidi untuk membeli kebutuhan pokok.
Peluncuran itu dihadiri 1.879 ibu dari kawasan Depok, Bekasi, dan Bogor. Secara besamaan, program itu juga diluncurkan di 44 kabupaten/kota se-Indonesia dengan jumlah penerima 1,28 juta keluarga. Penyalurannya dilakukan melalui empat bank BUMN. Masing-masing BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menjelaskan, metode penyaluran subsidi tersbeut merupakan terobosan baru. Sebab, sebelumnya bantuan diberikan langsung secara tunai. "Sekarang diberikan secara nontunai melalui sistem perbankan, " terangnya. Para keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mengaksesnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh keempat bank tersebut.
Selain memudahkan penyaluran, metode nontunai juga melatih masyarakat kurang mampu agar terbiasa dengan sistem perbankan. Termasuk di dalamnya berbelanja bahan pokok dengan menggunakan kartu debit. Kartu Keluarga Sejahtera yang dipegang masing-masing penerima berfungsi sebagai kartu debit.
Keempat bank sudah menyediakan mesin electronic data capture (EDC) di setiap warung kelontong yang bekerja sama dengan pemerintah. Sehingga, para ibu nanti akan membayar belanjaan menggunakan kartu debit. Konsekuensinya, para ibu harus hafal dengan pin kartu debit tersebut, sebagaimana penggunaan kartu ATM pada umumnya.
Presiden Joko Widodo menuturkan, dana yang dikucurkan pemerintah setiap tahun bernilai Rp 1.320.000 untuk setiap keluarga. Bantuan tersebut akan dicairkan setiap bulan senilai Rp 110 ribu. Khusus untuk bulan ini, dana yang diterima Rp 220 ribu karena dirapel dengan Januari.
"Ini nanti bisa untuk beli beras dengan kualitas baik, seperti ini, "terang Jokowi sembari menunjukkan beras produksi Bulog kemasan 10 kilogram. Harga beras tersebut per kilonya Rp 8.500. Namun bila para KPM ingin merasakan beras kualitas premium, bisa juga dibeli menggunakan dana tersebut. Tentunya selama saldonya masih cukup dan beras premium yang dimaksud juga dijual di warung yang ditunjuk.
Untuk saat ini, KKS baru bisa digunakan untuk membeli beras dan gula. Pemerintah sedang mengembangkan agar bisa digunakan membeli telur dan minyak goreng. Yang jelas, bantuan tersebut tidak harus dihabiskan dalam satu bulan. Bila masih ada sisa, tidak akan hangus. Setiap bulan saldo tabungan akan di-top up senilai Rp 110 ribu dan diakumulasikan dengan saldo bulan sebelumnya, sebagaimana tabungan.
Jokowi meminta bantuan tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Peran istri sebagai pengatur keuangan keluarga akan sangat menentukan."Jangan dikasihkan suami untuk beli rokok, beli pulsa. Kalau ketahuan kartunya akan dicabut, " pesan Presiden. Pemerintah sudah memiliki sistem pengawasan agar KKS digunakan dengan benar.
Jokowi menuturkan, ada alasan tersendiri mengapa bantuan itu disalurkan secara nontunai. Penyaluran melalui bank dinilai lebih mudah karena perbankan sudah memiliki sistem yang rapi. Yang kedua, agar bantuan bisa disalurkan secara utuh tanpa potongan ilegal.
"Dulu bisa saja bantuannya katakanlah 10 kilo, hanya diberikan 5 kilo. Atau bantuannya karena cash, tidak diberikan sebesar itu (yang ditentukan), "tambahnya. Dengan demikian, metode penyaluran itu nanti bisa mencegah penyelewengan dan potensi korupsi. Selain itu, tidak ada lagi cerita penerima subsidi mendapat beras dengan kualitas buruk, apalagi berkutu. Sebab, mereka bisa memilih beras dengan kualitas yang diinginkan. (byu/oki)
Peluncuran itu dihadiri 1.879 ibu dari kawasan Depok, Bekasi, dan Bogor. Secara besamaan, program itu juga diluncurkan di 44 kabupaten/kota se-Indonesia dengan jumlah penerima 1,28 juta keluarga. Penyalurannya dilakukan melalui empat bank BUMN. Masing-masing BNI, Bank Mandiri, BRI, dan BTN.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W. Martowardojo menjelaskan, metode penyaluran subsidi tersbeut merupakan terobosan baru. Sebab, sebelumnya bantuan diberikan langsung secara tunai. "Sekarang diberikan secara nontunai melalui sistem perbankan, " terangnya. Para keluarga penerima manfaat (KPM) bisa mengaksesnya melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diterbitkan oleh keempat bank tersebut.
Selain memudahkan penyaluran, metode nontunai juga melatih masyarakat kurang mampu agar terbiasa dengan sistem perbankan. Termasuk di dalamnya berbelanja bahan pokok dengan menggunakan kartu debit. Kartu Keluarga Sejahtera yang dipegang masing-masing penerima berfungsi sebagai kartu debit.
Keempat bank sudah menyediakan mesin electronic data capture (EDC) di setiap warung kelontong yang bekerja sama dengan pemerintah. Sehingga, para ibu nanti akan membayar belanjaan menggunakan kartu debit. Konsekuensinya, para ibu harus hafal dengan pin kartu debit tersebut, sebagaimana penggunaan kartu ATM pada umumnya.
Presiden Joko Widodo menuturkan, dana yang dikucurkan pemerintah setiap tahun bernilai Rp 1.320.000 untuk setiap keluarga. Bantuan tersebut akan dicairkan setiap bulan senilai Rp 110 ribu. Khusus untuk bulan ini, dana yang diterima Rp 220 ribu karena dirapel dengan Januari.
"Ini nanti bisa untuk beli beras dengan kualitas baik, seperti ini, "terang Jokowi sembari menunjukkan beras produksi Bulog kemasan 10 kilogram. Harga beras tersebut per kilonya Rp 8.500. Namun bila para KPM ingin merasakan beras kualitas premium, bisa juga dibeli menggunakan dana tersebut. Tentunya selama saldonya masih cukup dan beras premium yang dimaksud juga dijual di warung yang ditunjuk.
Untuk saat ini, KKS baru bisa digunakan untuk membeli beras dan gula. Pemerintah sedang mengembangkan agar bisa digunakan membeli telur dan minyak goreng. Yang jelas, bantuan tersebut tidak harus dihabiskan dalam satu bulan. Bila masih ada sisa, tidak akan hangus. Setiap bulan saldo tabungan akan di-top up senilai Rp 110 ribu dan diakumulasikan dengan saldo bulan sebelumnya, sebagaimana tabungan.
Jokowi meminta bantuan tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukan. Peran istri sebagai pengatur keuangan keluarga akan sangat menentukan."Jangan dikasihkan suami untuk beli rokok, beli pulsa. Kalau ketahuan kartunya akan dicabut, " pesan Presiden. Pemerintah sudah memiliki sistem pengawasan agar KKS digunakan dengan benar.
Jokowi menuturkan, ada alasan tersendiri mengapa bantuan itu disalurkan secara nontunai. Penyaluran melalui bank dinilai lebih mudah karena perbankan sudah memiliki sistem yang rapi. Yang kedua, agar bantuan bisa disalurkan secara utuh tanpa potongan ilegal.
"Dulu bisa saja bantuannya katakanlah 10 kilo, hanya diberikan 5 kilo. Atau bantuannya karena cash, tidak diberikan sebesar itu (yang ditentukan), "tambahnya. Dengan demikian, metode penyaluran itu nanti bisa mencegah penyelewengan dan potensi korupsi. Selain itu, tidak ada lagi cerita penerima subsidi mendapat beras dengan kualitas buruk, apalagi berkutu. Sebab, mereka bisa memilih beras dengan kualitas yang diinginkan. (byu/oki)